Tahun ini, Rp 160,6 miliar digelontorkan dari APBD Kaltim untuk perbaikan jalan provinsi di Kukar. Jalan provinsi yang di kabupaten ini sekitar 265,54 kilometer.
TENGGARONG–Keluhan warga Kukar atas kerusakan jalan provinsi, akhirnya terjawab. Tahun ini, proyek perbaikan jalan provinsi di Kukar diguyur sekitar Rp 160,6 miliar dari APBD Kaltim. Selama ini, tak jarang jalan-jalan rusak milik provinsi itu menjadi kebun pisang.
Untuk diketahui, Kukar saat ini menjadi salah satu kabupaten di Kaltim yang dilintasi jalan provinsi terpanjang. Yaitu sekitar 265,54 kilometer. Sedangkan jalan nasional yaitu sepanjang 205,9 kilometer. Untuk jalan kabupaten saat ini mencapai 2.193 kilometer.
Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun mengatakan, tahun ini, dana yang dikucurkan untuk memuluskan jalan provinsi di Kukar yang rusak yaitu Rp 160,6 miliar. Untuk perbaikan jalan dengan kucuran anggaran paling besar, yaitu pembuatan jembatan Kuala Samboja yang menjadi akses utama jalan pesisir dari Kecamatan Muara Jawa menuju Samboja.
Anggaran yang akan dikucurkan Rp 29,6 miliar. Kondisi jembatan tersebut kini memprihatinkan dengan konstruksi yang menurutnya patut dilakukan peremajaan. Apalagi, truk bertonase besar juga menggunakan jembatan tersebut.
Begitu juga dengan perbaikan jalan dari Kilometer 38, Simpang Samboja, menuju Kecamatan Sepaku dengan anggaran Rp 23,6 miliar. “Ini juga berdasarkan banyak masukan dan aspirasi masyarakat ke legislatif. Dengan keterbatasan anggaran, memang belum semuanya bisa diakomodasi,” ujarnya.
Lantaran tidak ada proyek multiyears, pengerjaan proyek tersebut dilakukan pada satu tahun berjalan. Dia pun berharap, proses pengerjaan dilakukan maksimal dan tepat waktu. Jadi, dalam kelanjutan penganggaran nanti bisa kembali dilakukan.
“Kami harap segera dieksekusi pengerjaan jalan tersebut. Supaya tidak lagi terlambat atau tidak selesai. Kita juga menyerap aspirasi masyarakat dari kegiatan musrenbang di tingkat kecamatan hingga provinsi,” tambahnya.
Samsun menegaskan, musrenbang yang digelar di tingkat kecamatan sangat vital. Khususnya untuk melakukan pemantapan perencanaan pembangunan jangka panjang. Terutama untuk menjawab tantangan menjelang pemindahan ibu kota negara (IKN) di Kaltim.
Seperti di sektor pertanian, wisata serta ekonomi kreatif. Jadi, menurut dia, proses pembangunan infrastruktur juga dipastikan berorientasi pada pengembangan sektor-sektor tersebut. (qi/kri/k8)
