BALIKPAPAN – Setelah melewati rapat dengar pendapat (RDP) dengan perusda, Komisi II DPRD Balikpapan mengetahui fakta terbaru yang cukup mengejutkan. Terkait bagi hasil perusda ke Pemkot Balikpapan pada 2019, terhitung sangat minim sekali.
“Kami sangat kaget mendengar bagi hasil, hasilnya sangat miris hanya Rp 20 juta,” kata Ketua Komisi II DPRD Balikpapan H Harris. Menurutnya ini cukup mengagetkan, mengingat perusda sesungguhnya memiliki 9 program kor bisnis.
Namun ternyata yang berjalan hanya jaringan gas (jargas) dan perumahan. Sementara sektor yang potensial seperti Kawasan Industri Kariangau (KIK) tidak berjalan.
“Bagaimana program kerja sama perusda dengan pelabuhan Kariangau, apa masalahnya selain lahan yang katanya masih sengketa,” tuturnya. Sebelumnya ada rencana dengan Kaltim Kariangau Terminal (KKT). Namun hingga saat ini belum terdengar.
Dia mengatakan, program kerja sama dengan KIK tidak berjalan dengan alasan sengketa tanah. Kabarnya Pemkot Balikpapan belum menyerahkan lahan seluas 120 hektare kepada perusda. Harris menyebutkan, tanah tersebut seharusnya sudah memiliki sertifikat.
Komisi II berharap, perusda bisa mendorong fungsinya lebih dari yang ada saat ini. “Perusda harusnya bisa menarik investor dari luar masuk ke Balikpapan. Jadi ada fungsi untuk mendorong investasi masuk ke kota ini,” ungkapnya.
Pihaknya berharap keberadaan perusda bisa memberi manfaat yang besar. Contohnya menarik peluang kerja sama dengan KKT. Dia berpendapat seharusnya perusda bisa aktif untuk mendorong terciptanya kerja sama tersebut.
Bukan hanya berdiam diri menunggu investor datang. “Keadaan sekarang kita butuh investor. Kami melihat perusda belum ada gaungnya selama ini,” ujarnya. Dia mengimbau perusda memikirkan strategi untuk bangkit dan berjaya kembali.
“Perusda harus punya inovasi mencari investor, jangan ada perusda, tetapi seakan-akan tidak ada,” imbuhnya. Mengenai RDP dengan Komisi II, Dirut Perusda Balikpapan Purba Wijaya mengatakan, selama ini pihaknya menjalankan 9 kor bisnis.
Di antaranya KIK, bus sekolah, jargas, coastal road, perumahan, dan jembatan tol teluk Balikpapan. Namun terkait keuntungan yang dinilai hanya sedikit, Purba menjelaskan posisi perusda tidak bisa hanya sekadar mencari untung.
Namun lebih penting melihat manfaat kehadiran perusda untuk masyarakat. Salah satu contohnya keberadaan jargas. Masyarakat hanya membayar Rp 4.500 per kubik. Ada pun empat kubik setara dengan tabung gas 3 kilogram.
Sebagian besar pendapat dari kor bisnis habis untuk bayar gaji. Sisanya pun tidak seberapa, habis untuk biaya lain seperti pajak dan pelunasan hutang yang ada. “Karena kami tidak komersil, berbeda dengan perusahaan yang benar-benar komersil,” tutupnya. (din/adv)
