BALIKPAPAN- Menindaklanjuti Surat dari Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian No.EK 13. 1/128/D.LM.EKON. 3/12/2021 tanggal 14 Desember 2021 perihal Pelaksanaan Survei Indeks ETPD Semester l 2021. Bank Indonesia (BI) bersama BPD Kaltim Kaltara selaku mitra kerja mengelar Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Hotel Platinum, Jumat (24/12).
Rapat Koordinasi tersebut berupa Konsinyering Pengisian SIP2DD yang dihadiri 3 perangkat daerah kabupaten dan kota yang merupakan lingkup kerja BI Balikpapan. 3 daerah itu, pemkot Balikpapan, pemkab Panajam Paser Utara (PPU) dan pemkab Paser.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Balikpapan, Mahdi Abdillah mengatakan kegiatan dilakukan sebagai media diskusi tentang implementasi, regulasi, dan kendala dari transaksi non tunai tahun 2021 diwilayah kerja BI Balikpapan. “Hari ini kita melakukan rapat koordinasi antara BI dan tim TP2DD. Tim yang kita telah bentuk di masing-masing kabupaten dan kota yakni wilayah Balikpapan, Paser dan PPU,” kata Mahdi.
Dilakukannya rapat koordinasi ini lanjut Mahdi, dalam rangka mengevaluasi pencapaian-pencapaian yang sudah dilakukan tim TP2DD dalam rangka digitalisasi daerah di Balikpapan, PPU dan Paser. “Kegiatan ini semacam evaluasi indeks ETPD dimasing kabupaten dan kota. Nah ini kita coba koordinasikan pengisiannya dimasing-masing daerah, apakah sudah tepat atau tidak,” ujarnya.
Karena nanti kata Mahdi, akan dinilai Satgas BP2TD Pusat melalui Kementerian Koordinator Perekonomian. Makanya dilakukan koordinasi agar tidak terjadi kekeliruan dalam pengisian. “Sejauh ini pengisian yang dilakukan cukup bagus koordinasinya, terutama masalah data,” pungkasnya.
Pemimpin Divisi TI Bankaltimtara, Yenny Israwati menambahkan, BPD Kaltim Kaltara sebagai partner kerja BI dan pemerintah kota dan kabupaten telah memiliki kanal pembayaran yang sangat lengkap dan telah berperan aktif mendukung elektronifikasi transaksi pemerintah daerah menuju Smart City. “Jenis transaksi elektronifikasi transaksi Pemda nantinya diharapkan dapat diimplementasikan secara penuh berdasarkan transaksi belanja dan transaksi pendapatan,” katanya.
Dari rapat koordinasi ini diharapkan adanya evaluasi dari masing-masing kabupaten kota untuk menilai tingkat digitalisasi masing-masing daerah yang mana saat ini semakin kedepan semakin baik. “BPD Kaltim Kaltara akan terus bergerak mendukung digitalisasi kabupaten kota di Kaltim dan Kaltara, hingga terwujud smart city” ungkapnya.
Indeks ETPD di masing-masing kota dan kabupaten ada tahapannya, mulai dari bawah disebut tahapan inisiasi, berkembang, maju dan digital. “Saat ini Balikpapan sudah berada di posisi penilaian digital. Dan itu harus diikuti oleh PPU dan Paser yang saat ini berada di tahap maju. Sementara Balikpapan yang sudah digital diharapkan semakin kita matangkan tahap digitalisasinya,” pungkasnya.
Sementara Kepala Bidang Perbendaharaan BPKAD Balikpapan, Sahar menyatakan sangat mengapresiasi kegiatan ini karena dalam praktek pengisiannya tidak kesusahan. “Untuk pengisian sudah difasilitasi BI dan BPD Kaltim Kaltara. Yang mana saat ini pemkot Balikpapan dibantu terkait pembayaran pajak daerah PBB yang sudah dilaksanakan non tunai, juga ada pembayaran kir dan pajak kendaraan serta retribusi daerah melalui aplikasi Non Tunai BPD Kaltim Kaltara,” pungkasnya. (dwn/pro35)
