Organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) dievaluasi setiap tiga bulan sekali. Hal itu bertujuan untuk mengoptimalkan kinerja sebagai pelayan publik.
Gubernur Kaltara, Zainal A Paliwang mengatakan, dalam evaluasi yang dilakukan, tim akan menilai kinerja OPD dengan melihat beberapa kriteria, mulai dari kebersihan, kecepatan pelayanan hingga penyerapan anggaran.
“Untuk tiga OPD yang kinerjanya paling buruk akan kita berikan bendera hitam. Sedangkan tiga terbaik diberikan bendera hijau,” ujar Gubernur kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Kamis (26/1).
Orang nomor satu di Kaltara ini menyebutkan, penilaian tahap pertama terhadap kinerja OPD di lingkungan Pemprov Kaltara ini sudah dilakukan beberapa waktu lalu. Dalam waktu dekat ini penilaian akan kembali dilakukan.
“Ini sudah masuk bulan ketiga lagi, makanya saya katakan dalam waktu dekat ini akan kita evaluasi lagi. Semoga yang dapat bendera hitam bisa berubah jadi lebih baik,” katanya.
Jika pada evaluasi nanti yang saat ini sudah mendapatkan bendera hitam masih belum berubah, maka dari tim akan memberikan teguran keras untuk melakukan perbaikan sesuai dengan indikator yang sudah ditetapkan dalam penilaiannya.
Dicontohkannya dari sisi penilaian serapan anggaran. Untuk yang serapan anggarannya pada November 2022 lalu masih di bawah 70 persen itu berada pada posisi di tengah-tengah. Tapi yang serapan anggarannya masih 50 persen di November 2022 itu, tentu sudah pasti berasa pada posisi di bawah. (*)
