BANJARBARU - Masih tingginya harga gas elpiji 3 kilogram di tingkat eceran menjadi perhatian serius Pemprov Kalsel. Penjabat Gubernur Kalsel Safrizal ZA secara khusus meminta agar bupati dan wali kota menangani persoalan ini.
"Kami minta para bupati dan wali kota agar menertibkan pangkalan elpiji, agar tidak ada gas yang keluar ke eceran," katanya usai rakor bersama wali kota dan bupati se-Kalsel di Gedung Idham Chalid, Kamis (4/3).
Selain itu, dia mengungkapkan dirinya juga meminta supaya daerah memberhentikan penjualan gas elpiji bersubsidi melalui eceran. "Karena ada beberapa pihak yang nakal menjual gas lebih mahal dari harga eceran tertinggi," ungkapnya.
Ditambahkan, Safrizal, dirinya juga berharap agar pemerintah daerah memperbaiki manajemen pendistribusian elpiji. Sehingga, tepat sasaran. "Gas bersubsidi harus diterima oleh yang berhak. Saya minta ini diatur. Sambil menunggu pasokan distribusi berjalan lancar," tambahnya.
Gas elpiji bersubsidi sendiri hingga kini masih dikeluhkan masyarakat. Akhir-akhir ini gas seberat 3 kilogram ini mengalami kelangkaan. Kalau pun ada, harganya di eceran dipatok sangat tinggi.
Di Banjarbaru misalnya, salah seorang warga Kelurahan Guntung Manggis, Kecamatan Landasan Ulin, Riswan mengaku terpaksa membeli gas bertabung warna hijau tersebut seharga Rp40 ribu. "Dari pada tidak memasak, biar mahal saya beli saja," katanya.
Dia mengaku sempat mencari gas di beberapa toko dan pangkalan jauh dari rumahnya, namun stoknya kosong. "Hanya di toko dengan harga mahal itu ada stoknya, jadi terpaksa saya beli," ujarnya.
Disampaikannya, gas mulai mengalami kelangkaan sejak bencana banjir menerjang sejumlah wilayah di Kalsel. Dirinya meminta agar pemerintah segera mengatasi permasalahan ini. "Supaya masyarakat tidak lagi repot dan kebingungan untuk bisa mendapat gas elpiji 3 kilogram," ucapnya.
Menyikapi hal ini, Kepala Bidang Perdagangan Dinas Perdagangan (Disdag) Kota Banjarbaru, Anshori menjelaskan, kelangkaan yang terjadi diakibatkan adanya infrastruktur jalan yang rusak. Sehingga, pendistribusian mengalami keterlambatan.
"Salah satunya Jalan Gubernur Syarkawi dan beberapa jalan di Banua Anam. Jembatan di Mataraman juga belum bisa dilewati oleh truk bermuatan lebih dari 10 ton," jelasnya.
Namun, diungkapkannya, Pemko Banjarbaru telah berkoordinasi dengan pihak kelurahan dan kecamatan untuk melaksanakan kembali Operasi Pasar (OP). "Hal ini dilakukan sebagai langkah dalam mengatasi permasalahan kelangkaan gas elpiji 3 kilogram," ungkapnya.
Sales Branch Manager PT Pertamina wilayah Kalselteng Drestanto Nandiwardhana juga menyampaikan bahwa permasalahan utama yang dihadapi saat ini adalah jalur distribusi yang terhambat, mengingat jalan utama mengalami kerusakan, yakni jalan Gubernur Syarkawi. (ris/ran/ema)
