TANJUNG SELOR – Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kalimantan Utara (Kaltara) mencatat total aset Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara hingga tahun 2021 sebesar Rp 6.791.012.703.617,48.
Total aset Pemprov Kaltara ini terdiri dari aset tetap dan aset lainnya, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan instalasi, aset tak berwujud, tuntutan ganti rugi, serta aset lain-lainnya.
Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto mengatakan, dari total aset sekitar Rp 6,79 triliun ini, terbanyak dalam bentuk aset tetap dengan jumlah Rp 6.442.222.125.900,40. Sedangkan sisanya sebesar Rp 348.790.577.717,08 merupakan aset lainnya.
“Jika dibandingkan dengan neraca aset pada tahun 2020, tahun ini (2021) mengalami peningkatan sebesar Rp 122.103.927.528. Penambahan ini terjadi pada aset tetap,” ujarnya kepada Radar Kaltara saat ditemui di Tanjung Selor, Selasa (2/11).
Denny mengatakan, saat ini masih ada puluhan bidang aset yang sedang berproses untuk penerbitan sertifikatnya dari Badan Pertanahan Nasional (BPN). Untuk tahun ini, pemprov menargetkan dapat menyelesaikan 40 bidang aset.
“Dari Korsupgah (Koordinasi dan Supervisi Pencegahan) KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi), kami (Pemprov Kaltara) termasuk salah satu dari 7 areal yang diintervensi harus selesai tahun ini,” sebut Denny.
Hingga saat ini, progres penatausahaan aset Pemprov Kaltara baru mencapai 45 persen. Namun, pihaknya tetap optimistis target 40 bidang itu dapat terselesaikan akhir tahun ini karena data terakhir yang dimiliki BKAD sudah lumayan baik.
“Di masing-masing kabupaten/kota itu hanya tinggal keluar sertifikat saja semua. Artinya, jika itu sudah keluar, maka akan langsung menambah progres capaian,” tuturnya.
Adapun, aset yang masih proses penatausahaan itu tersebar di lima kabupaten/kota di provinsi termuda Indonesia ini. Untuk data terakhir, total aset yang belum selesai itu sebanyak 59 bidang dengan sebaran di Bulungan 23 bidang, Malinau 10 bidang, Nunukan 14 bidang, Tana Tidung 5 bidang, serta di Tarakan 7 bidang.
“Target kita tahun ini 40 bidang bisa selesai. Tapi jika bisa terselesaikan lebih dari itu, tentu akan lebih baik,” tegasnya.
Untuk diketahui, tahun 2020 lalu, Pemprov Kaltara merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menyelesaikan 100 persen penatausahaan asetnya dengan jumlah 40 bidang. Harapannya, tahun ini capaiannya bisa sama dengan tahun sebelumnya.
Pastinya, Pemprov Kaltara saat ini sudah semakin bagus yang disertifikatkan. Namun, semakin baik yang disertifikatkan, maka akan semakin kewalahan juga petugas dalam melakukan sertifikasi di lapangan ke depannya.
“Karena yang kita sertifikat ini, geografisnya akan semakin sulit juga di daerah perbatasan dan pedalaman. Tapi, kita akan terus berupaya untuk memperbaiki tata kelola aset Pemprov Kaltara ini,” pungkasnya. (iwk/har)
Judsam: Aset Pemprov Capai Rp 6,79 T
