PEMERINTAH terus berupaya mempercepat vaksinasi masyarakat. Kendati begitu, upaya vaksinasi tidak terlepas dari legislatif.
Anggota Komisi VI DPR Deddy Yevri Sitorus mengakui jika proses vaksinasi bukanlah sepenuhnya tanggung jawab legislasi, akan tetapi hal itu tidak membuat legislasi serta-merta harus berpangku tangan dalam melihat belum lancarnya alokasi vaksin hingga ke berbagai daerah.
“Kalau kendala DPR RI, itu kan sebenarnya bukan tugas DPR tapi lebih ke eksekutif, kami hanya membantu karena pemerintah pusat itu kan mendapatkan vaksin tidak sekaligus. Jadi pemerintah pusat harus mengirimkan secara bergelombang dan itu pun terganggu terhadap kedatangan dan stok vaksin, jadi kendalanya di situ saja jumlah vaksin yang datang dan yang kita butuhkan itu tidak berbanding lurus,” ujarnya, Minggu (15/8).
“Upaya yang dilakukan DPR RI melalui rapat-rapat pendapat rapat kerja dengan dinas terkait dan selalu mendorong upaya vaksinasi itu menurut waktu dan jumlahnya bisa sesuai. Tapi memang kendalanya kan vaksin diimpor dari luar negeri, kedatangannya kan tidak bisa langsung misalnya 170 juta. Kan tidak bisa karena harus berbagi dengan negara lain juga, kendalanya karena bukan kita yang produksi,” lanjutnya.
Dijelaskannya, sebelumnya cukup prihatin atas terhambatnya alokasi vaksin ke daerah. Sehingga ia dan jajarannya terus berupaya mengintensifkan koordinasi agar kedatangan vaksin ke Indonesia dipercepat.
“Apalagi dulu waktu di India meledak itu hampir 40 juta vaksin kita tidak bisa dikirim karena mereka tidak bisa mengirimkan karena mereka dapat ledakan kasus delta juga,” terangnya.
“Koordinasi dengan pemerintah eksekutif,
sejauh ini tidak ada masalah, kalau saya dengan Kementerian Kesehatan, provinsi dan 4 kabupaten kota,” lanjutnya.
Dengan masih berjalannya vaksinasi, ia mengharapkan alokasi vaksin dapat berjalan lancar dan pihaknya berkomitmen untuk mengawal vaksinasi ke daerah hingga 100 persen.
“Saya harap yang pertama tentu supaya pasokan dari negara produsen bisa lancar sesuai dengan kesepakatan. kedua supaya setelah terisi di daerah Jawa-Bali menurun saya kira alokasi di luar Jawa Bali itu harus diperiksa terutama yang rentan seperti Kaltara. Karena kan daerah transit dan perbatasan harus ada perhatian khusus lalu saya berharap juga tidak ada yang tertunda,” tuturnya.
Wakil Ketua Komite II DPD RI Hasan Basri menerangkan, pihaknya cukup bersyukur atas koordinasi yang dilakukan DPD RI dapat membuahkan hasil. Meski hanya mengawal secara legislasi, namun proses lobi-lobi sangat dibutuhkan dalam mempercepat alokasinya.
“Jadi tanggal 9 Agustus yang lalu bupati Malinau mengirim surat kepada kami ditujukan kepada menteri kesehatan. Jadi saya terima suratnya di WhatsApp langsung sama beliau juga saya langsung meneruskan ke pak menteri untuk dapat langsung ditindaklanjuti. Terdapat 9.287 orang yg telah jatuh tempo sejak 28 hari sejak dosis pertama. Sehingga dibutuhkan kurang lebih 929 vial vaksin untuk bulan Agustus, tetapi mereka baru terima per 4 Agustus sekitar 147 vial atau dlm bulan Agustus kekurangan kebutuhan dosis 2 kurang lebih 782 vial kan gitu jadi saya sampaikan kepada pak menteri untuk mohon dapat ditindaklanjuti,” tukasnya.
Sehingga tidak heran, sejauh ini pemerintah daerah (pemda) cukup bergantung pada upaya legislasi baik dapat alokasi vaksin maupun kelancaran bantuan lainnya.
“Kalau pemda ada mengirimkan surat kepada saya, saya langsung tindaklanjuti ke pak menteri, dari pemda mana saja. Apalagi dapil saya Kaltara prioritas lah dan dari total dosis yang diberikan sekitar 79,1 juta orang di Indonesia itu sekarang yang sudah divaksin lengkap itu kurang lebih 26,4 persen sementara target pemerintah untuk vaksinasi 208 juta orang untuk herd immunity,” tambahnya.
“Di lain pihak, surat saya sendiri itu juga sudah saya sampaikan kepada pak menteri terkait kebutuhan vaksin Kalimantan Utara. saya dengar juga sudah mulai berdatangan vaksin di Kaltara walaupun memag tidak bisa langsung sepenuhnya mencapai apa yang diinginkan oleh Kaltara. Ini kan harus dibagi ke seluruh Indonesia. Intinya kita meminta teruslah dalam hal ini menteri kesehatan, ada surat tidak ada surat juga kita melakukan itu,” terangnya.
“Saya berterimakasih juga kepada BUMN yang sudah menyalurkan informasi yang saya dengar ada oksigen kemudian dari pengusaha, baik di Sebatik maupun dari pengusaha saya dengar memberikan bantuan kepada Kaltara. Kita terimakasih berharap agar pengusaha yang punya kelebihan, mari kita bahu membahu untuk saling support kekurangan, kalau bisa dibantu ya dibantu selain program pemerintah sendiri,” pungkasnya. (*/zac/lim)
