Kotawaringin Raya dan Barito Raya Punya Ekonomi Besar

- Senin, 9 Januari 2023 | 12:19 WIB
Buntok, ibukota Barito Selatan.
Buntok, ibukota Barito Selatan.

PALANGKA RAYA-Pemekaran wilayah Kalteng menjadi provinsi menjadi perbincangan hangan beberapa pekan terakhir. Banyak dampak positif jika usulan pembentukan Provinsi Kotawaringin dan Provinsi Barito Raya disetujui, maka prospek ekonomi bakal cerah. Di sisi lain, pelayanan publik akan semakin cepat dan efisien.

Dr Irawan MSi selaku pengamat ekonomi mengatakan berkaca dari kondisi Kalteng selama tiga tahun terakhir memang mengalami kontraksi. Pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 terjadi minus satu koma sekian per­sen karena adanya pandemi Covid-19. 

“Tetapi ketika sekarang kita berada pada posisi yang sedikit aman, pembangunan ekonomi Kalteng sudah cukup mengalami kemajuan, bisa dilihat dari pertumbuhan ekonomi yang saat ini sudah mencapai 4-5 persen di tahun 2022,” jelas Irawan kepada Kalteng Pos via telepon WhatsApp, Minggu (8/1).

Berdasarkan keadaan itu berkaitan dengan kebijakan pemekaran wilayah, Irawan mengatakan pemekaran wilayah dari Kabupaten Kotawaringin dan Kabupaten Barito merupakan sesuatu yang dapat dipertimbangkan untuk semakin memajukan wilayah. Hal ini mengingat wilayah yang luas akan dengan mudah terjangkau apabila dibentuk daerah otonomi yang mandiri. Konsekuensi dari itu pun jangkauan pembangunan akan berlangsung secara cepat dan efisien.

“Tentu esensinya adalah jangkauan pelayanan yang lebih intensif kepada masyarakat ketika sebuah wilayah itu dimekarkan,” tuturnya.

Irawan mengetahui potensi kedua wilayah tadi memang jadi dasar pertimbangan oleh para pengambil keputusan pada saatnya nanti, karena kedua wilayah ini memang sudah tepat dimekarkan. Alasannya karena Barito Raya merupakan sebuah daerah aliran sungai dan memiliki potensi yang cukup signifikan dalam proses pembangunan wilayah Kalteng. Sama halnya dengan Kotawaringin yang menyimpan potensi ekonomi besar, ditopang oleh Kotim dan Kobar.

“Keduanya memiliki potensi ekonomi besar, dari sektor perikanan, sektor perkebunan dan pertambangan, dan industri-industri rumah tangga. Seperti di Barito Raya yang didominasi oleh pertambangan dan perkebunan serta kehutanan,” ujarnya.

Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Palangka Raya (UPR) itu menjelaskan jika kedua wilayah itu nanti memang betul-betul dimekarkan maka tentu sungguh baik bagi wilayah yang bersangkutan. Konsekuensi dari kebijakan itu adalah terjadinya pengurangan PAD bagi provinsi Kalteng, dengan kata lain PAD Kalteng nantinya hanya dari wilayah yang tidak dilakukan pemekaran.

Nantinya, kebijakan pemekaran wilayah ini akan menimbulkan efek multiplayer. Salah satunya adalah dengan menjamurnya serapan tenaga kerja. Irawan menyebut pemerintah dalam otonomi baru nantinya tentu akan mendorong pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Nantinya pertumbuhan ekonomi tentu akan ditopang oleh kegiatan-kegiatan produksi di berbagai sektor.

“Kegiatan produksi di berbagai sektor tentu membutuhkan tenaga kerja, jadi tantangannya nanti akan banyak serapan tenaga kerja yang nanti dibutuhkan oleh wilayah pemekaran ini, pertanyaannya pada sektor-sektor mana dan kualifikasi pendidikan mana yang dibutuhkan?,” jelas Irawan sambil melontarkan pertanyaan retoris.

Irawan menjelaskan bahwa nantinya kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan oleh wilayah-wilayah pemekaran ini nantinya adalah sektor pendidikan. Dari segi pendidikan, bidang ini sangat dibutuhkan untuk keperluan menyuplai tenaga kerja untuk mengakselerasi pembangunan dalam dua wilayah pemekaran baru.

Pria yang menjabat sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik FEB UPR itu juga mengatakan atas hal itu, pemerintah yang akan memimpin wilayah otonomi baru ini sudah harus melakukan proses identifikasi potensi dari masing-masing daerah yang jadi target pemekaran.

“Potensi di Kotawaringin apa? Potensi di Barito Raya apa? Nah itu yang nanti menjadi andalan PAD masing-masing wilayah yang akan memiliki otonomi baru itu,” ujarnya.

Maka dari itu Irawan menegaskan pemekaran wilayah harus terlebih dahulu dipikirkan matang-matang. Ketika wilayah itu mau dimekarkan sumber-sumber pembiayaan dari mana saja dan potensi-potensinya apa saja. “Jadi proporsi dari APBD dan APBN setiap wilayah itu juga mesti seimbang,” ucapnya.

Halaman:

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Perumahan Dinas Guru di Katingan Jadi Arang

Rabu, 17 April 2024 | 12:57 WIB

Pantai Sungai Bakau Perlu Tambahan Fasilitas

Minggu, 14 April 2024 | 15:00 WIB

Warga Serbu Pusat Perbelanjaan di Kota Sampit

Minggu, 14 April 2024 | 10:26 WIB
X