PALANGKA RAYA-Berdasarkan rilis yang disampaikan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI awal tahun yang lalu, Provinsi Kalteng merupakan salah satu daerah rawan konflik dalam penyelenggaraan Pilkada. Rencananya update data untuk Indeks Kerawanan Pilkada (IKP) secara nasional akan dilaunching hari ini (23/6). Hal itu disampaikan oleh Ketua Bawaslu Kalteng Satriadi, .
Bawaslu sendiri, kata Satriadi, telah memaksimalkan fungsi pengawasan untuk meminimalisir kerawanan. “Upaya ini diawali dengan upaya pencegahan, misalnya dengan melakukan sosialisasi terkait hal-hal yang dilarang. Mana yang boleh dan mana yang tidak boleh jika itu terkait larangan, pidana dan administrasi,” kata Satriadi kepada Kalteng Pos, (22/6).
Dijelaskan Satriadi, Bawaslu Kalteng sudah siap untuk melaksanakan pengawasan pilkada serentak 2020. Hal ini diawali dengan telah diaktifkannya kembali seluruh jajaran pengawas adhoc dijajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan atau Desa.
“Kita juga saat ini sedang sibuk untuk membekali jajaran pengawas terkait dengan peningkatan kapasitas baik bimtek dan rakor, yang kesemuanya karena kondisi Covid-19 dilaksanakan melalui mekanisme daring,” ungkapnya.
Namun untuk daerah yang tidak terjangkau jaringan, tentu dilakukan secara langsung melalui tatap muka dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, seperti yang disosialisasikan pemerintah pusat dan daerah.
Menurutnya, tantangan terberat saat ini adalah situasi sekarang yang masih dalam masa pandemi Covid-19. Sehingga akan banyak hal yang harus disesuaikan. Misalnya terkait dengan protokol kesehatan yang wajib dilaksanakan oleh seluruh jajaran penyelenggara.
“Kemudian ada hal lain seperti netralitas ASN, dan termasuk potensi politisasi bansos yang perlu diwaspadai selama proses tahapan berlangsung,” pungkasnya. (nue/ala)
