Digadang sebagai penangkal banjir, sampai sekarang belum ada tanda-tanda dimulainya pembangunan Bendungan Riam Kiwa. Proyek di Kabupaten Banjar itu masih berkutat dengan pembebasan lahan.
Kabar terbaru, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sudah mengirim surat permohonan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Isinya meminta pelepasan kawasan hutan untuk lahan bendungan.
“Permohonan dari Menteri PU sudah diajukan ke Menteri LHK. Semoga dalam waktu dekat ada kejelasan,” harap Kepala Satker Bendungan Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan II, Selo Kahar.
Permohonan itu sesuai dengan rekomendasi daerah. Setelah penjajakan dan konsultasi ke Kejaksaan Tinggi. “Dalam rekomendasi kejaksaan, kawasan bendungan berada di kawasan hutan sehingga perlu diproses KLHK,” tambahnya.
Kurang lebih 97 persen lahan Bendungan Riam Kiwa masuk kawasan hutan. Sekarang, tergantung pada keputusan KLHK.
“Kabarnya KLHK sudah membentuk tim terpadu. Mereka yang akan menilai, apakah nanti bisa dijadikan bendungan seluruhnya atau sebagian, apakah ini betul kawasan hutan atau bukan,” paparnya.
Jika kawasan hutan itu dilepas, maka masyarakat yang tinggal dan bercocok tanam di sana bisa diberikan uang ganti rugi.
Kebutuhan anggaran pembangunan bendungan ditaksir memerlukan Rp1,7 triliun. Anggaran itu hanya untuk pembangunan fisik, belum terhitung untuk pengadaan lahan.
“Dananya sudah siap melalui pinjaman dari Cina. Karena masalah lahan, pinjamannya belum bisa jalan. Pinjaman bisa ditandatangani jika semua sudah clean and clear,” terang Selo.
Selain menahan banjir, dengan luas 1.800 hektare, Riam Kiwa juga bisa dimanfaatkan untuk irigasi. Serta stok air baku dengan produksi 4.500 liter.
“Juga sebagai tenaga listrik dengan potensi 6 megawatt yang lebih besar dari Bendungan Tapin yang hanya 3,3 megawatt,” tutupnya. (mof/gr/fud)
