Pemprov Kalsel bakal mengalokasikan Rp200 miliar untuk anggaran Pilkada 2024 mendatang. Kabid Perencanaan Anggaran Daerah pada Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Kalsel, Fatkhan mengatakan, anggaran sebesar itu mulai dicicil pada tahun ini. “Tahun ini dari APBD murni Rp75 miliar dan dari APBD perubahan Rp25 miliar,” katanya kemarin (22/8).
Sedangkan Rp100 miliar sisanya disisihkan dari APBD 2023. “Nanti dimasukkan ke dana cadangan, lalu dicairkan saat tahapan pemilu dimulai,” jelasnya.
Apakah cukup? Dia mengakui, bisa saja Rp200 miliar itu kurang. “Karena kami belum tahu berapa yang diperlukan, yang penting disiapkan dulu,” tegasnya. Apabila memang kurang, Bakeuda menjamin, bisa saja dialokasikan lagi pada APBD 2024. “Apalagi nanti juga ada dari APBN,” sebutnya.
Sementara itu, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kalsel, Heriansyah menuturkan, pemprov sudah menggodok peraturan daerah (perda) sebagai payung hukum dana cadangan itu.
Soal keperluan, dia membandingkan dengan ongkos Pilkada 2020 yang mencapai Rp150 miliar. Ditambah pemungutan suara ulang (PSU) Rp5 miliar sebagai akibat dari sengketa di Mahkamah Konstitusi.
“Namun dana Rp5 miliar untuk PSU itu ternyata tidak terpakai, sehingga oleh KPU dikembalikan ke kas daerah,” ujarnya. Kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kalsel, Rp200 miliar itu akan diserahkan sebagai dana hibah.
Sisi lain, KPU sendiri memperkirakan Pilkada serentak 2024 bakal menyedot anggaran hingga Rp129 miliar. “Tidak termasuk APD (alat pelindung diri). Karena kami hanya meminta hibah barangnya saja,” beber Sekretaris KPU Kalsel, Basuki.
Menurutnya, anggaran Rp200 miliar yang disiapkan pemprov sudah lebih dari cukup. “Malah bisa lebihan, karena nanti juga ada dana dari pusat,” tambahnya.
Namun, belum bisa dipastikan berapa sokongan dari pemerintah pusat. Sebab anggarannya masih disusun. “Saat ini baru dicairkan Rp1,3 miliar. Kami masih menunggu tambahannya,” pungkasnya. (ris/gr/fud)
