SE Dicabut karena Ada Dugaan Pungli, Organda Curigai Ada Intervensi Politik

- Jumat, 1 April 2022 | 11:16 WIB
PROTES: Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto memimpin anggotanya mendatangi kantor Wali Kota Banjarmasin, kemarin (30/3). | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN
PROTES: Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto memimpin anggotanya mendatangi kantor Wali Kota Banjarmasin, kemarin (30/3). | FOTO: WAHYU RAMADHAN/RADAR BANJARMASIN

Puluhan anggota Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kalsel mendatangi Balai Kota di Jalan RE Martadinata, (30/3). Tujuannya, meminta kejelasan atas pencabutan surat edaran (SE) Wali Kota Banjarmasin Nomor 096/Dishub/2022 pada 23 Maret tadi. Edaran itu mengatur jalur khusus solar bersubsidi di tiga SPBU yang ditunjuk. Guna melayani para sopir truk angkutan. Di mana Organda ditunjuk sebagai koordinator. 

Namun, tak sampai sepekan berlaku, edaran itu keburu dicabut. Ketua DPD Organda Kalsel, Edi Sucipto menuturkan, pemko beralasan edaran itu harus direvisi lantaran pihaknya memungut bayaran dari para sopir truk. “Kami membantahnya,” ujarnya seusai bertemu Sekdako Banjarmasin, Ikhsan Budiman.

Walaupun ia membenarkan ada iuran. Ditekankannya, sifatnya sukarela dan sudah disepakati oleh anggotanya. “Dulu, ada iuran untuk membayar parkir saat masuk pelabuhan. Sekarang sudah tak ada lagi. Kemudian, saat ngantre BBM di SPBU, juga ada pungutan parkir Rp20 ribu sehari,” jelasnya.

“Begitu antrean panjang di SPBU menghilang, maka iuran dipakai untuk membantu anggota. Misalkan ada yang kecelakaan pas di jalan,” sambungnya. Maka Edi sangat berkeberatan dengan tuduhan Organda menarik pungli (pungutan liar). “Sekda katanya mau membentuk tim. Bagi kami, hasil pertemuan tadi mengambang,” tukasnya.

“Kami hanya memperjuangkan agar edaran itu kembali diberlakukan,” tegasnya. Lebih jauh, dia menuding adanya intervensi politik yang mempengaruhi keputusan Wali Kota Banjarmasin, Ibnu Sina. Dia mengacu pada pertemuan antara sekda dengan Anggota DPRD Banjarmasin, Saut Nathan Samosir pada 21 Maret lalu.

“Tadi Pak Saut juga hadir. Saya tanya beliau sebagai apa? Katanya sebagai Ketua Ketua Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA). Tapi kan sulit membedakan kapasitasnya,” cecarnya. Kepada wartawan, Edi juga memperlihatkan tangkapan layar WhatsApp. Berisi pesan Saut kepada Ibnu.

Dibacakannya, pesan itu meminta ALFI dan Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) juga dimasukkan dalam edaran tersebut. Bukan hanya Organda.Masih dalam chatting yang sama, ALFI dan Aptrindo menyatakan, masukan serupa juga telah disampaikan kepada Polresta Banjarmasin.

“Pencabutan edaran atas dugaan pungli sungguh tak masuk akal. Tapi sudah jelas, ada intervensi politik,” tutupnya. Radar Banjarmasin coba mengkonfirmasi Saut. Namun, hingga berita ini ditulis, politikus PDI Perjuangan itu belum memberikan pernyataan. “Lagi rapat,” balas Ketua Komisi I DPRD Banjarmasin itu lewat sebuah pesan pendek.

Diwartakan sebelumnya, seusai rapat paripurna di dewan, Kamis (24/3), wali kota menyatakan edaran itu dicabut.Dia mengkhawatirkan monopoli oleh satu organisasi. Dia menjamin, dalam edaran yang dikoreksi, organisasi lain juga akan diterakan. “Ketimbang menimbulkan kegaduhan. Biar sama-sama punya kesempatan. Jangan sampai dimonopoli satu organisasi saja,” ujar Ibnu.

Edaran itu merupakan respons pemko atas demonstrasi sopir truk di depan kantor Pertamina. Yang dilanjutkan aksi pemogokan di terminal petikemas Pelabuhan Trisakti. Selama berbulan-bulan, sopir truk harus ngantre berjam-jam hanya demi beberapa liter solar. (war/at/fud)

 

 

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Rem Blong, Truk Solar Hantam Dua Rumah Warga

Kamis, 28 Maret 2024 | 19:00 WIB

Masalah Pendidikan Jadi Sorotan Ombudsman

Kamis, 28 Maret 2024 | 16:50 WIB

Gempa 3,3 Magnitudo Guncang Kotabaru

Kamis, 28 Maret 2024 | 15:58 WIB

Januari hingga Maret, 7 Kebakaran di Balangan

Selasa, 26 Maret 2024 | 15:35 WIB
X