Sempat terhenti karena moratorium dari pemerintah pusat, Pemprov Kalsel mulai tahun ini merencanakan membangun kantor dinas di Perkantoran Pemprov di Banjarbaru, dimulai dari pembangunan gedung Dinas Sosial Kalsel.
Selain Dinsos, pemprov juga akan membangun kantor Badan Inteligen Negara Daerah (Binda) Kalsel. Pekerjaan dua bangunan ini akan dilkukan secara bertahap. Untuk tahap pertama, anggarannya masing-masing Rp5 miliar.
Kepala Bidang Cipta Karya Dinas PUPR Kalsel Agung Dewanto menyebut tahap pertama pekerjaan meliputi pembuatan pondasi dan struktur tiang pancang. “Dilaksanakan bertahap, karena keterbatasan anggaran dan memang harus dibagi dengan pembangunan infrastruktur lainnya,” tambahnya.
Kantor Dinas Sosial Kalsel yang saat ini berada di Jalan R Suprapto memang secara infrastruktur sulit dikembangkan. Apalagi kegiatan sosial kurang cocok di halaman yang kecil. Terlebih, parkiran kendaraan saat ini memakan bahu jalan.
Untuk diketahui, konsep penyatuan perkantoran dalam satu kawasan sudah lama dimulai Pemprov Kalsel. Tepatnya pada 11 Feberuari 2009 silam dilaksanakan pemancangan tiang pertama oleh Rudy Ariffin. Sampai saat ini sudah 15 organisasi perangkat daerah yang berkontar dalam satu kawasan di Banjarbaru.
Pembangunan gedung perkantoran sempat terhenti, akibat moratorium dari pemerintah pusat yang melarang pemerintah daerah membangun gedung baru. Sebagian organisasi perangkat daerah (OPD) lingkup Pemprov Kalsel pun akhirnya masih berkantor di Banjarmasin karena moratorium tersebut.
Tak hanya merancang kantor pemerintah provinsi jadi satu kawasan. Pemprov juga merancang perkantoran instansi vertikal. Lahan di Jalan Cempaka tersebut juga dihibahkan kepada Polda Kalsel, BPOM, BI, Kemenag, Kementerian PUPR dan lain lain. (mof/by/ran)
