Pemkab Bulungan melibatkan banyak pihak dalam upaya mencegah pernikahan dini. Hal itu dalam rangka percepatan penurunan angka stunting di daerah.
Bupati Bulungan, Syarwani mengingatkan para orang tua agar dapat memerhatikan pendidikan anaknya. Jangan sampai ada yang putus sekolah.
“Orang tua juga harus berperan aktif untuk mengantisipasi terjadinya pernikahan dini,” kata Syarwani kepada Radar Kaltara, Minggu (13/8).
Itu dilakukan untuk menjaga kesehatan reproduksi sekaligus mengantisipasi risiko stunting. Menurutnya, jika hal tersebut dapat dilakukan maka Bumi Tenguyun bisa lebih maju dan berkembang.
“Sekarang ini kita terus berupaya untuk mencegah pernikahan dini di wilayah Bulungan,” ungkapnya.
Selain itu, Pemda Bulungan juga terus berupaya untuk menekan untuk menekan angka kematian ibu (AKI) dan angka kematian bayi (AKB). Oleh karena itu, perlu adanya kerja
sama lintas sektor. Tidak bisa kalau hanya ditangani oleh satu organisasi perangkat daerah (OPD). “Harus ada kerja sama lintas sektor untuk bisa mewujudkan semua itu,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Bulungan, H Imam Sujono mengatakan, saat ini permasalahan kesehatan reproduksi pada remaja belum tertangani sepenuhnya. Hal itu terlihat dengan masih tingginya perkawinan usia dini dan masih tingginya kelahiran pada usia remaja.
“Sekarang ini pengetahuan remaja mengenai kesehatan reproduksi masih rendah dan kejadian kehamilan pada usia remaja masih tinggi,” ungkapnya. Berdasarkan data Pengadilan Agama (PA) Tanjung Selor, sepanjang 2022, pengajuan dispensasi nikah tercatat sebanyak 27 calon pengantin (catin). “Tahun ini sudah ada sekitar 30 calon pengantin di bawah umur,” bebernya.
Hal ini menjadi perhatian Pemda Bulungan. Untuk itu, perlu adanya upaya peningkatan derajat kesehatan ibu harus dilaksanakan secara komprehensif. Intervensi program kesehatan ibu.
“Tidak bisa hanya dilakukan di bagian hilir saja yaitu pada ibu hamil,” ujarnya.
Namun, harus ditarik lebih ke hulu. Yakni, catin yang akan memasuki gerbang pernikahan harus melalui konseling, informasi dan edukasi (KIE) kesehatan reproduksi, sehingga generasi penerus yang berkualitas dapat diwujudkan.
“Jadi, dukungan dari lintas sektor dalam pelaksanaan kegiatan program kesehatan masyarakat sangat diperlukan untuk menunjang keberhasilan layanan kesehatan,” pungkasnya. (jai/har)
