TANJUNG SELOR – Sektor kelautan dan perikanan merupakan salah satu sektor perekonomian yang menjadi penopang utama Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) di masa normal, bahkan pandemi.
Menilik hal itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara melalui Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) pun ingin mengembangkannya secara optimal. Ini disampaikan Gubernur Kaltara, Dr H Irianto Lambrie yang didampingi Kepala DKP Kaltara, Syahrullah Mursalin, Rabu (16/12) pagi.
Dipaparkan Gubernur, upaya pengembangan sektor ini sangat didukung oleh kondisi geografis Kaltara yang merupakan wilayah kepulauan. Dimana, panjang garis pantai Kaltara sekitar 3.557,65 kilometer dengan luas perairan 776.845,39 hektare dan memiliki 182 pulau. “Batas wilayah laut Kaltara (12 mil) mencapai 7.316,43 kilometer persegi. Dan, total karang keseluruhan di Kaltara 141.163,” kata Irianto.
Belum lagi, kawasan mangrove di Kaltara yang luasnya sekitar 180.981,7 hektare dengan luas kawasan konservasi 29.918,89 hektare. “Kawasan konservasi di Kaltara, ada 4. Yakni Kawasan Konservasi Sinelak di Nunukan seluas 664,96 hektare yang kini diusulkan perda-nya. Lalu, Kawasan Konservasi Tanjung Cantik-Binusan (Nunukan) seluas 289,53 hektare juga dalam usulan perda,” urai Gubernur.
Selain itu, ada juga Kawasan Konservasi Bebatu 415,48 hektare di Tana Tidung, dan Kawasan Konservasi Karang Malingkit 24.581,98 hektare di Bulungan yang dalam usulan perda.
Bila dilihat lebih jauh lagi, pengembangan potensi tersebut berada di 25 kecamatan pesisir. Dimana 7 kecamatan berada di Bulungan, 4 kecamatan di Tarakan, 10 kecamatan di Nunukan, dan 4 kecamatan di Tana Tidung.
“Sesuai data BPS (Badan Pusat Statistik), pada 2016 kontribusi pertanian secara umum (termasuk perikanan) terhadap perekonomian Kaltara mencapai 17 persen. Dimana, 7 persen itu berasal dari sektor kelautan dan perikanan,” tutur Gubernur.
Kontribusi sektor ini terhadap pendapatan domestik regional bruto (PDRB) Kaltara terus meningkat sejak 2008 dengan rerata 10 persen hingga 15 persen per tahunnya. “Peningkatan yang terjadi, menunjukkan bahwa sub sektor kelautan dan perikanan mempunyai potensi di masa depan dengan menjadi salah satu sub sektor sebagai prime mover pembangunan Kaltara. Lantaran, potensi sumber daya ikan yang besar dan belum dimanfaatkan secara optimal,” beber Irianto.
Dikatakan Gubernur, salah satu sub sektor yang berpotensi besar dioptimalkan, adalah perikanan budidaya. Utamanya, tambak udang, ikan, rumput laut dan kepiting bakau. “Untuk tambak udang, produktivitasnya masih sangat rendah, sekitar 0,13 ton per hektare per tahun. Ini dikarenakan terbatasnya aksesibilitas dan sarana produksi. Lantaran, semua sarana produksi didatangkan dari Sulawesi Selatan maupun Jawa,” urai Gubernur.
Melihat kondisi itu, DKP Kaltara pun gencar melakukan penguatan budaya bahari melalui peningkatan produksi perikanan budidaya.
“Ada sejumlah ciri khas perikanan budidaya di tiap kabupaten dan kota di Kaltara. Di Tarakan, komoditasnya udang windu dan kepiting soka. Sementara, Bulungan punya perikanan bandeng, Nunukan dengan rumput laut, dan Tana Tidung memiliki udang galah,” ucap Irianto.
Adapun sejumlah upaya yang dilakukan DKP untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya di Kaltara melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltara 2020, diantaranya melakukan sosialisasi atau pembinaan, pelatihan budidaya ikan, udang dan rumput laut, serta demplot tambak percontohan.
“Selain itu, pada tahun ini DKP juga melakukan pemetaan dan pendataan lahan tambak di Tana Tidung dan Nunukan,” ungkap Gubernur.
Adapula kegiatan yang didanai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Dekonsentrasi 2020. Diantaranya, monitoring residu, survailance hama penyakit ikan, fasilitasi sertifikasi hak atas tanah pembudidaya, sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan lainnya. (humas)
