TARAKAN – Pemerintah Pusat menerapkan untuk pemeriksaan mandiri dengan metode Polymerase Chain Reaction (PCR) sebesar Rp 900 ribu, juga akan diberlakukan di Tarakan.
Sejak Selasa (6/10), Rumah Sakit Umum Kota Tarakan (RSUKT) menerapkan tarif tersebut. Setelah mendapatkan Surat Edaran (SE) dari Direktur Jenderal (Dirjen) Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan (Kemenkes).
Direktur RSUKT Joko Haryanto mengaku, telah melaporkan ke Wali Kota Tarakan sekaligus mengajukan telaah staf dalam penerbitan Surat Keputusan (SK) Direktur RSUKT untuk memberlakukan tarif tersebut.
“Jadi terhitung mulai hari ini (kemarin, Red) tarif yang berlaku di rumah sakit kota untuk pemeriksaan PCR Rp 900 ribu,” ucap dr Joko, Selasa (6/10).
Jika dibandingkan tarif pemeriksaan PCR yang diberlakukan RSUKT sebelumnya, ada penurunan sebesar Rp 200 ribu. Sebelumnya tarif pemeriksaan PCR di RSUKT Rp 1,1 juta.
Untuk menyesuaikan tarif yang ditentukan Pemerintah Pusat, pihaknya mengeluarkan komponen investasi alat dan sarana gedung. Dalam perhitungan unit cost, sehingga bisa mengikuti harga yang ditetapkan Pemerintah Pusat.
Hal itupun sudah didiskusikan dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Namun, ia menjamin tidak mengurangi mutu pelayanan kepada masyarakat.
“Masih bisa kita berikan layanan. Dengan catatan, rumah sakit bisa efisiensi. Bagaimana kita atur pola jam pelayanannya dan pemakaian APD, supaya bisa efektif,” ungkapnya.
Tarif tersebut, menurut Joko, sudah mendapatkan subsidi Pemerintah Kota (Pemkot) Tarakan. Karena untuk pembelian regen dan sebagainya, menggunakan anggaran Badan Layanan Umum (BLU) RSUKT.
Sejak kemarin, sudah ada 680 sampel yang dilakukan pemeriksaan secara mandiri. Di antaranya dari perusahaan, perkantoran, pelaku perjalanan maupun masyarakat yang ingin tahu.
Adapun pemeriksaan dengan TCM, pihaknya hanya menggunakan untuk program tracing kasus yang dilakukan Dinas Kesehatan. RSUKT tidak diperkenankan memungut biaya, karena regen yang digunakan merupakan droping dari Kemenkes.
Dikonfirmasi terpisah, Wali Kota Tarakan Khairul membenarkan telah berlakunya tarif PCR sesuai ketentuan Pemerintah Pusat. Sehingga, Pemkot pun tidak akan mengeluarkan Peraturan Wali Kota (Perwali) untuk penyeragaman tarif di Tarakan. Ia meminta seluruh rumah sakit dapat mematuhi surat edaran tersebut. (mrs/uno)
