Meminjam istilah salah satu tokoh nasional: pers hadir untuk mengawal jalannya kekuasaan. Hari ini, 17 Maret 2021 Surat Kabar Harian (SKH) Samarinda Pos atau yang kerap disebut Sapos genap berusia 22 tahun.
Sebagai produk pers, Samarinda Pos yang lahir pada awal masa reformasi ikut mengawal jalannya kekuasaan di Samarinda dan Kaltim selama dua dekade terakhir.
Syaharie Jaang, wali kota Samarinda 2010-2021 begitu akrab dengan media ini. Maklum, kiprahnya di panggung politik lahir bersamaan dengan hadirnya Sapos. Di tahun pertama Sapos terbit pada 1999, Jaang adalah anggota DPRD Kota Samarinda dari PDI Perjuangan.
Di tahun-tahun berikutnya hingga 2010 Jaang menjabat wakil wali kota mendampingi (Almarhum) Achmad Amins. Pada 2010 hingga 16 Februari 2021 Jaang duduk di tampuk kekuasaan tertinggi di Samarinda.
Tak heran kalau nama Jaang selalu masuk di koran ini. Hampir setiap hari. Tak sebatas tentang yang positif. Tak sedikit pula kritikan tajam melalui pemberitaan.
Sebagai wali kota sekaligus orang nomor satu di Samarinda, tentu hal itu wajar. Karena di tangannya nasib 800 ribu jiwa warga masyarakat Samarinda disandarkan.
Di luar dari sosoknya yang memang santun dan religius, Jaang adalah contoh ideal bagaimana seorang penguasa bermitra dengan pers (baca: media). Kritikan tajam bertubi-tubi tak membuatnya sewot. Bukan cuma sekali. Tapi bisa berhari-hari. Asalkan kritikan yang disampaikan itu memenuhi koridor jurnalistik yang benar.
Dalam catatan kami, 20 tahun memegang kekuasaan Jaang tidak pernah memiliki masalah serius dengan insan pers. Juni 2016 Jaang memang sempat melaporkan salah satu warganya ke polisi. Bahkan warga tersebut sempat ditahan.
Itu juga karena kritikan soal banjir yang disampaikan melalui pesan singkat (SMS) membawa-bawa unsur SARA -belakangan laporannya dicabut.
Tentu saja hal itu tidak bisa dijadikan kesimpulan bahwa Jaang anti kritik. Toh, setelah kejadian itu kritikan bertubi-tubi lainnya yang disuarakan di media massa, tak pernah membuat Jaang naik pitam. Sebaliknya, hubungannya dengan pekerja pers tetap baik.
Sebagai pilar demokrasi keempat, suara pers memang harus didengar penguasa sebagai bagian dari masukan. Meski kini kemampuan membagikan informasi dan mengawasi pemerintahan tidak lagi dimonopoli dari produk pers.
Tapi perkembangan pesat berbagai platform media sosial (medsos) tak lantas membuat peran pers berkurang. Sebaliknya, di tengah pesatnya arus informasi yang berseliweran di jagat maya, peran pers harus semakin dioptimalkan. Salah satu jalannya adalah ikut mengawal jalannya program pemerintah.
Berkontribusi untuk Kemajuan adalah tagline yang dipilih redaksi Samarinda Pos pada edisi ulang tahun kali ini. Berharap setiap kebijakan pemerintah memang berdampak positif kepada masyarakat.
Kami sadar bahwa setiap program yang dicanangkan penguasa pasti bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Tapi bukan berarti setiap program itu bisa dijalankan tanpa adanya pengawasan.
