SAMARINDA. Pemkto Samarinda melalui Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian dan Evaluasi Kota 2019 di Ballroom Hotel Grand Victoria, kemarin (12/11).
Rakor dibuka Sekkot Samarinda, Sugeng Chairuddin. Tema rakor kali ini: pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan dalam rangka mewujudkan konsistensi antara pelaksanaan dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Kegiatan ini merupakan upaya dalam mengimplementasikan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah.
Dengan adanya rakor ini, juga untuk memastikan belanja yang dilaksanakan adalah belanja kegiatan yang berkualitas. Yakni belanja yang benar-benar mendukung pencapaian RPJMD. Sehingga pada akhirnya memastikan tercapainya visi, misi dan sasaran RPJMD melalui proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan. Juga untuk menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efisien dan efektif.
“Ada dua hal yang perlu dicermati agar tercipta perencanaan yang berkualitas. Pertama mengenai indikator kinerja dan cascading atau turunan kinerja,” ungkap Sugeng. Kedua, lanjut Sugeng, Mandatory Spending agar daerah wajib melaksanakan sesuai aturan. Yakni sektor pendidikan 20 persen, kesehatan 10 persen, APIP 0,50 persen, SDM 0,16 persen dan dana kelurahan 5 persen.
“Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan bukan dalam rangka mencari kesalahan. Selain itu juga guna menemukan kekurangan atau kelemahan itu kemudian dijadikan dasar perbaikan atau penyempurnaan sesegera mungkin,” tutup Sugeng. (kmf7/adv/nha)
