TANJUNG SELOR - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) masih menyusun program prioritas, dalam penanganan kemiskinan dan stunting.
Dalam melaksanakan pembangunan daerah, penanganan kemiskinan dan stunting harus jadi perhatian. Pemprov Kaltara telah memiliki peta kemiskinan dan stunting. Data itu merupakan data per orang setiap kabupaten dan kota. Karena pada akhirnya, penanganan berindikasi pada peningkatan anggaran dan penurunan kemiskinan.
“Dengan demikian harapannya ada kesatuan gerak baik itu masyarakat, pemerintah maupun swasta. Kami sudah mendapatkan data kemiskinan dan stunting di kabupaten dan kota. Kemudian dibahas program prioritas,” terang Wakil Gubernur Kaltara Yansen Tipa Padan, kemarin (24/10).
Adanya program prioritas, tujuannya untuk memberi kepedulian terhadap masyarakat miskin. Adanya bantuan atau program bina desa dari perusahaan pun dinilai sangat membantu. Program perusahaan seperti bina desa, hanya standar operasional saja.
Selanjutnya, program prioritas yang sesuai teknis OPD (Organisasi Perangkat Daerah) masing-masing. Program harus berorientasi terhadap penurunan kemiskinan. Meski di Kaltara tidak ada kemiskinan ekstrem. Namun angka kemiskinan perlu diturunkan. Diharapkan, OPD menentukan strategis dan program dalam menurunkan maupun menghilangkan kemiskinan.
“Misalnya bantuan simulasi dalam bentuk modal, menampung hasil UMKM. Sehingga ke depan masyarakat miskin tidak ada lagi,” ungkapnya.
Melihat kondisi yang ada, penyebab masyarakat sulit lepas dari kemiskinan ada berbagai macam. Jika masyarakat di Kaltara khususnya yang dikatakan miskin, dalam pengertian tidak berdaya. Tentu hal tersebut menjadi persoalan. Artinya, kekayaan SDA (Sumber Daya Alam) dan SDM (Sumber Daya Manusia) cukup besar. Namun pola penanganan menjadi persoalan. (fai/uno)
