TANJUNG SELOR – Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penelitian Pengembangan (Bappeda dan Litbang) Kalimantan Utara (Kaltara), Datu Iqro Ramadan memastikan serapan anggaran fisik dan keuangan di tahun 2018 sudah cukup baik.
Bahkan di angka 80 hingga 98 persen. Meski begitu ia tetap berharap serapan anggaran tahun 2019 bisa jauh lebih baik dibandingkan serapan anggaran tahun lalu. Karena berdasarkan data yang ada masih ada serapan anggaran di kabupaten kota yang di bawah angka 80 persen.
“Kalau di Kaltara ini serapan anggaran terbesar di Kabupaten Malinau mencapai 98 persen, kalau yang terendah saya tidak ingat wilayah mana. Yang jelas masih ada serapan anggaran yang masih rendah,” ungkapnya kepada Radar Kaltara.
Dalam mengoptimalkan serapan anggaran tahun ini, Bappeda dan Litbang akan melakukan evaluasi agar serapan anggaran bisa jauh lebih baik. “Jadi kita akan tetap evaluasi agar penyerapan anggaran bisa lebih maksimal,” sembutnya.
Selain serapan anggaran, pihaknya juga akan mengevaluasi yang berkaitan dengan porgram proyek strategis nasional. Salah satunya proyek Kawasan Industri dan Pelabuhan Internasional (KIPI) Tanah Kuning-Mangkupadi di Tanjung Palas Timur dan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Kecamatan Peso.
“Pengevaluasian itu kami lakukan atas permintaan bapak Gubernur,” sebutnya.
Khusus untuk KIPI, yang menjadi hambatan saat ini yakni terbentur dengan revisi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Bulungan. “Kita minta kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan untuk segera menyelesaikan revisi itu,” ucapnya.
Apalagi, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara sudah memberikan bantuan pendanaan melalui bantuan keuangan (bankeu) tahun 2018. Termasuk juga PLTA. “Kami minta kepada Pemkab Bulungan agar berkoordinasi dengan kami, sehingga PLTA itu bisa secepatnya direalisasikan,” ujarnya.
Adapun sikap tegas yang akan dilakukan Pemprov Kaltara dalam mendukung percepatan revisi RTRW itu, pihaknya akan mengundang Pemkab Bulungan untuk duduk bersama membahas progres revisi RTRW tersebut. “Yang jelas kami meminta kepada Pemkab Bulungan untuk mempercepat proses revisi RTRW itu,” bebernya.
Sementara itu, Bupati Bulungan, H. Sudjati mengatakan, saat ini revisi RTRW terus berproses, bahkan untuk menyelesaikan revisi RTRW itu Pemkab Bulungan telah melibatkan Universitas Gadjah Mada (UGM). “Doakan saja dalam tahun ini revisi itu bisa rampung,” ujarnya.
Sudjati menilai, RTRW ini sangat penting sebagai upaya mendukung progam pembangunan Pemprov Kaltara dan pemerintah pusat. “Yang jelas kami akan terus berupaya agar secatnya revisi itu rampung dikerjakan,” pungkasnya. (*/jai/eza)
