TARAKAN - Salah satu tugas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Kalimantan Utara, memeriksa atas laporan keuangan pemerintah daerah.
Terkait hal itu, ada enam laporan keuangan yang diperiksa BPK Perwakilan Kaltara setiap tahun. Yakni 5 pemerintah kabupaten dan kota ditambah Pemerintah Provinsi Kaltara.
Untuk menyiasati keterbatasan personel, BPK Perwakilan Kaltara melaksanakan pemeriksaan secara bertahap. BPK Perwakilan Kaltara nantinya juga akan melibatkan Kantor Akuntan Publik (KAP). Khususnya untuk pemeriksaan entitas yang risiko rendah. Artinya, pemerintah daerah yang sudah beberapa kali mendapatkan opini dan tidak ada indikasi kecurangan atau fraud.
Selain itu, dari sisi tindak lanjut temuan juga sudah bagus. “Kita bertahap sekarang, mencoba menyerahkan atau mengalihkan kepala Kantor Akuntan Publik," ujar Kepala Perwakilan BPK Kaltara Arief Fadillah, Jumat lalu (19/11).
Saat ini, pihaknya sedang melakukan lelang untuk memilih Kantor Akuntan Publik yang akan dilibatkan dalam pemeriksaan. Menurut Arief, pelan-pelan akan mengalihkan pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah daerah ini kepada Kantor Akuntan Publik.
Terlebih di Kaltara ini seluruh pemerintah daerah sudah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Dari sisi progress tindaklanjut, persentasenya juga dinilai cukup tinggi.
Diakui Arief, rata-rata tindaklanjut dari rekomendasi temuan sudah mencapai 90 persen. Bahkan Pemprov Kaltara bisa mencapai 93 persen, sedangkan Kota Tarakan 90 persen. Capaian itu sudah melebihi target yang dibebankan BPK Perwakilan Kaltara.
“Kalau dibandingkan dengan renstra (rencana strategi) kami yang mengharuskan minimal 75 persen, sudah tercapai. Artinya risiko opini sudah WTP, tindaklanjutnya sudah bagus,” tuturnya.
Ke depan, pihaknya akan fokus mengaudit kinerja dalam mendorong pemerintah daerah meningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Karena Arief menilai Kaltara memiliki potensi besar. Seperti pertambangan, perkebunan, perikananan dan lain-lain. Hanya saja PAD masih kecil.
“APBD provinsi Rp 2,2 triliun, kalau di Tarakan sekitar Rp 1,4 triliun, Tana Tidung baru Rp 700 miliar. Jadi sangat kecil, bagaimana mau membangun daerahnya kalau ABPD masih sebesar itu. Makanya kita ke depan fokus audit kinerja,” ungkapnya. (mrs/uno)
