TIDENG PALE – Gerakan Masyarakat Bundaran Bersatu (GMBB) menyambangi DPRD KTT untuk menyampaikan aspirasi, menolak rencana pembangunan pusat pemerintahan di sekitaran Bundaran HU.
Kedatangan GMBB untuk audiensi pun diterima oleh Ketua DPRD Jamhari bersama Wakil Ketua I Samoel, Wakil Ketua II Yapur Alatas dan anggota DPRD KTT lainnya. Dikatakan Ketua DPRD Jamhari, akan menampung dan mengevaluasi yang menjadi tuntutan warga yang tergabung dalam GMBB.
“Aspirasi yang disampaikan warga ini, akan kami teruskan kepada pemerintah daerah,” ujar Jamhari, Senin (27/9). Diakui Jamhari, saat pertemuan sebelumnya tidak bisa hadir dikarenakan ada agenda penting lainnya.
Wakil Ketua I DPRD KTT Samoel menambahkan, pertemuan sebelumnya sudah dibahas dalam rapat dengar pendapat dengan organisasi perangkat daerah (OPD). Mengenai hak kepemilikan lahan warga di sekitaran bundaran HU, terkait rencana pembangunan pusat pemerintahan KTT.
Lanjut Samoel, masyarakat perlu menghargai upaya pemerintah daerah yang saat ini sedang melobi status lahan tersebut. Dikarenakan, lahan sekitaran bundaran HU sebagian besar merupakan Hutan Produksi (HP) Hak Guna Usaha (HGU) PT Adindo.
“Biarkan dulu proses ini berjalan, pemerintah daerah tengah menyelesaikan dengan Pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan,” jelas Samoel.
DPRD mengajak masyarakat agar tidak terlalu cepat mengambil sikap aksi. Karena memang ini masih ranahnya pusat atau tahapan proses pengalihan lahan. Mengenai tiga opsi rencana pemindahan pusat pemerintahan, kata politisi Partai Hanura ini, penunjukan di sekitaran bundaran HU sudah melalui kajian dan proses pertimbangan matang.
Selain tempatnya strategis, cost juga tidak mahal. Karena tidak dibangun pada lahan yang gambut. Sementara itu, salah seorang massa aksi, Cristofer Yusuf mengatakan keinginan teman-teman GMBB minta kepastian dari pemerintah daerah. Terkait master plan rencana pembangunan pusat pemerintahan di Bundaran HU.
Menurutnya, kesimpulan hasil hearing dengan DPRD KTT. Bahwa DPRD KTT lebih sepakat pembangunan pusat pemerintahan di sekitaran Bundaran HU. Tapi warga harus turut serta dilibatkan. Bukan hanya soal mencarikan solusi. Tetapi, bagaimana pusat pemerintahan tetap dibangun dengan tidak mengganggu lahan milik warga.
“Membangun pada tempat-tempat yang tidak ada status lahan kepemilikan warga,” ujarnya. Mengingat, di sekitaran Bundaran HU sebagian besar warga Seludau. Jika dipaksakan pembangunan pusat pemerintahan, maka lahan atau kampung Seludau otomatis akan direalokasi.
Alangkah baiknya pusat pemerintahan dibangun di tempat pembagian semua wilayah Kecamatan Sesayap Hilir ataupun Betayau. Biar ada unsur keadilan proses pembangunan, apalagi nanti ketika ada pembebasan lahan 400 hektare.
“Coba dicari lokasi pembangunan pusat pemerintahan itu, yang tidak mencaplok lahan milik warga. Itu sebenarnya keinginan masyarakat yang tergabung di GMBB ini,” terang Cristofer.
Salah seorang aksi massa lainnya Didi Kadarismanto menambahkan, tidak melihat adanya OPD terkait saat audiensi dengan DPRD. “Harusnya OPD terkait hadir, biar bisa dijelaskan secara teknis,” kata Didi.
Pembangunan pusat pemerintahan di sekitaran Bundaran HU pun dipertanyakan. “Apa tak ada lahan yang lain. Kita melihat di sekitaran Bundaran HU masyarakat sudah lebih dulu bercocok tanam, sebelum masuknya perusahaan,” imbuhnya.
Terhadap aspirasi ini jika tidak tuntas di DPRD KTT, pihaknya akan menghadap Gubernur maupun DPRD Kaltara. “Jika Presiden Jokowi datang Oktober ini, kami akan hadir di sana. Untuk menyampaikan aspirasi mengenai penolakan ini,” tutupnya. (*/mts/uno)
