TARAKAN – Tahapan Pemilihan Gubernur (Pilgub) Kaltara di Tarakan, dipastikan bebas dari keberpihakan Polri terhadap salah satu pasangan calon (Paslon). Meski pengamanan dipusatkan oleh Polda Kaltara.
Namun, Polres Tarakan pun tetap menempatkan personelnya di KPU dan kantor Bawaslu Tarakan. “Kita juga memastikan semua personel Polri netral dan tidak memihak salah satu calon,” tegas Kapolres Tarakan AKBP Fillol Praja Arthadira, Jumat (2/10).
Selain pengamanan, personel Polres Tarakan pun lakukan patrol. Meski tidak dipusatkan ke posko-posko paslon yang ada di Tarakan. Namun, kapolres memberikan ruang kepada masyarakat apabila menemukan ada personel Polres Tarakan yang berpihak pada salah satu calon.
“Silakan lapor, kami berikan ruang. Tapi, bukti yang ada harus jelas, jadi tidak hanya berdasarkan pengakuan. Intinya, setiap anggota Polri disumpah untuk setia kepada negara dan tidak boleh berpolitik,” ungkapnya.
Sementara itu, menurut Komandan Kodim 0907 Tarakan Letkol Infanteri Eko Antoni Chandra, seluruh masyarakat Tarakan menginginkan Pilkada menghasilkan pemimpin yang amanah. Dari berbagai macam latar belakang calon, salah satunya pasti ada orang-orang yang terbaik.
Disinggung netralitas TNI di Tarakan, pihaknya akan terus mendukung dan tidak memberikan fasilitas untuk kampanye. Bahkan, tidak akan mengarahkan masyarakat kepada salah satu paslon, sebagai wujud netralitas.
“Kami tekankan kepada aparat yang bertugas di lapangan, tentang netralitas. Entah itu dalam bentuk ucapan, perkataan maupun tindakan,” jelasnya.
Ia mencontohkan, dalam hal ucapan misalnya. Babinsa dilarang untuk mengarahkan untuk memilih kepada paslon tertentu. Selain itu dilarang juga menyebutkan nama paslon.
Lebih lanjut, kata Eko, pihaknya sudah memerintahkan personelnya untuk bisa menjaga pembicaraan dan menegakkan aturan. Termasuk mengupayakan untuk tidak berkontak langsung dengan paslon dan tim suksesnya.
“Jangan sampai ada hal yang menciderai netralitas. Menjaga bicara, karena sorotannya bisa berbeda. Dalam bentuk tindakan seperti fasilitas pun tidak diizinkan. Ini sebagai langkah meyakinkan masyarakat untuk netralitas TNI,” bebernya.
Eko juga mengatakan, selalu melakukan koordinasi dengan KPU dan Bawaslu Tarakan, untuk mengantisipasi hal-hal yang diluar ketentuan. (*/sas/uno)
