AMUNTAI – Dalam hubungan eksekutif legislatif, biasanya sorotan datang dari dewan kepada jajaran pemerintah daerah, sesuai dengan fungsi kontrolnya. Namun yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Utara, justru bupati yang menyorot kinerja DPRD.
Bermula dari kegiatan itu terjadi saat Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) HSU tahun 2020 untuk Kecamatan Sungai Pandan dan Sungai Tabukan Kamis (7/2), di Aula Kantor Camat Sungai Tabukan.
Saat itu, Bupati H Abdul Wahid, 'menyindir’ tidak adanya perwakilan DPRD HSU yang hadir.
“Saya menyayangkan tidak ada satu orangpun anggota dewan yang datang. Terlebih lagi kelima anggota dewan berasal dari Daerah Pemilihan (Dapil, red) 2 ini,” ujarnya datar, di hadapan para kepala desa, Badan Permusyawaratan Desa dan TP PKK desa dari dua kecamatan.
Padahal menurut Wahid, musrenbang tingkat kecamatan ini penting, sebagai forum untuk menyepakati program prioritas di tingkat desa.
“Meskipun kami tahu, dari pimpinan dewan, anggotanya lagi studi. Tapi harusnya tetap ada perwakilan yang hadir ke tempat ini,” tambahnya.
Terpisah, Wakil Ketua DPRD H Mawardi yang dikonfirmasi, membenarkan kalau mereka melaksanakan kunjungan kerja ke Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah.
“Agenda ini telah terjadwal jauh hari sebelumnya. Dan ini untuk kepentingan daerah juga,” ujar Mawardi yang terpilih dari Dapil 2 Kecamatan Sungai Pandan dan Sungai Tabukan.
Senada, anggota dewan dari Dapil 2 lainnya, Gazali Rahman anggota Fraksi Bertakwa, menyebut kunker ke Katingan terkait perda inisiatif.
Dapil 2 HSU sendiri mengantarkan lima orang menjadi anggota DPRD periode ini, dua dari Golkar, kemudian dari Hanura, PPP dan PKB. Tiga diantaranya, bahkan duduk sebagai ketua dan wakil ketua DPRD. (mar/by/bin)
