TARAKAN – Kejaksaan Negeri (Kejari) Tarakan saat ini masih kekurangan tenaga untuk jaksa yang menangani pidana umum. Dengan kekurangan tersebut, tidak sebanding terhadap jumlah kasus pidana yang ditangani.
Menurut Kepala Kejari Tarakan, Fatkhuri, kekurangan jaksa tidak hanya terjadi di Tarakan. Bahkan dialami seluruh wilayah di Indonesia. Meskipun demikian, Fatkhuri merasa optimis akan mendapat tambahan sumber daya manusia (SDM) dari hasil rekrutmen jaksa, yang diperkirakan sebanyak 5.000 orang se Indonesia.
“Ke depannya hasil rekrutmen ini bisa di tempatkan di kantor kejaksaan. Jadi bisa menambah SDM yang kurang di masing-masing kejari di seluruh Indonesia,” kata Fatkhuri, Kamis (16/1). Untuk Kejari Tarakan idealnya jumlah jaksa yang harus dimiliki minimal 15-20 orang jaksa.
Hal tersebut dengan melihat jumlah perkara yang ditangani. Saat ini, jaksa yang ada di Kejari Tarakan jumlahnya tidak mencapai 10 orang. Bahkan, jumlah tersebut sudah termasuk kepala seksi yang ada. Sementara, perkara terbanyak ditangani di Seksi Pidana Umum. Namun, untuk seksi non pidana umum juga ada yang menangani perkara, seperti pidana khusus yang menangani penyelidikan kasus pidana korupsi maupun sidang kasus korupsi.
“Biar tidak terganggu dengan teknisnya masing-masing. Ditambah lagi ada perkara Kejaksaan Tinggi (Kejati) yang sidang di Tarakan. Untuk yang menyidangkan juga dari jaksa di Tarakan. Faktor jarak dari Kejati, tentu membutuhkan biaya. Jadi, otomatis akan sedikit mengganggu,” terang Fatkhuri.
Meski jumlah jaksa masih tergolong minim, tapi Kejari Tarakan berupaya maksimal untuk bisa menyelesaikan perkara yang ditangani. Kaltara, saat ini masih dibawah Kejaksaan Tinggi Kaltim, karena belum memiliki Kejati Kaltara. “Kita urutan ketiga, setelah Samarinda dan Balikpapan. Dari perkara umum yang ditangani, narkotika mendominasi di Indonesia. Sedangkan Tarakan karena perbatasan, sebagai transit dan lalu lintasnya memang perlu penanganan serius untuk bisa menekan jumlah peredaran narkotika,” pungkasnya. (*/sas/uno)
