TANJUNG SELOR - Menindaklanjuti edaran dari pemerintah pusat mengenai penambahan posko terpadu penanganan Covid-19, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Kaltara berencana akan menambah jumlah posko terpadu.
Kepala Pelaksana BPBD Kaltara Andi Santiaji mengatakan, berdasarkan edaran dari pemerintah mengenai penambahan pos terpadu di bandara, pelabuhan dan sebagainya, akan ditindaklanjuti segera. Pos terpadu di bandara juga sangat dibutuhkan. Sebab banyak penumpang dari luar daerah masuk ke Kaltara, juga sebaliknya. Apalagi, saat ini moda transportasi baik laut dan sungai sungai, darat maupun udara mulai berjalan kembali dengan beberapa syarat.
"Meskipun sudah ada pihak bandara, Kantor Kesehatan Pelabuhan (KKP), dan sebagainya, namun posko terpadu juga tetap harus dibuat. Apalagi, dalam penanganan Covid-19 ini, kita harus melakukan penanganan berlapis," jelasnya, Senin (18/5).
Lanjut dia, pos terpadu juga memperketat orang keluar masuk Kaltara. Seperti yang diketahui, selama ini masih banyak yang orang keluar masuk dan masih bisa lolos. "Di sini tidak ada yang istimewa. Kalau dia datang, harus mengantongi SOP protokol kesehatan. Siapapun dia itu kita tegaskan," tegasnya.
Begitu tiba, seperti di Tarakan yang sudah menetapkan PSBB, harus lebih ketat. Masyarakat yang datang dari daerah zona merah, harus dilakukan pemeriksaan bahkan dilakukan pengujian Covid-19. Oleh sebab itu perlu ada posko terpadu yang di dalamnya ada instansi bidang kesehatan, keamanan, dan lainnya.
"Kita juga akan berkoordinasi dengan unsir lainnya. Seperti Dinkes, pihak bandara dan lainnya. Kita berupaya memperketat Kaltara dengan pengamanan berlapis," jelasnya.
Andi berharap, pos-pos terpadu dapat berperan memutus rantai penularan. "Banyak yang dilibatkan, TNI/Polri, relawan. Yang keluar masuk didata. Karena kita tidak tau, apakah yang keluar ini aman atau tidak. Di sini kita harus sama-sama memikul tanggungjawab," tutupnya. (fai/mua)
