TANJUNG SELOR–Antisipasi dini telah dilakukan Pemprov Kaltara dalam menangani wabah Covid-19. Bukan hanya fokus ke penyembuhan pasien dalam pengawasan (PDP). Tapi, Pemprov Kaltara juga tengah memproses relokasi anggaran agar perekonomian daerah ini tetap stabil.
Gubernur Kaltara Irianto Lambrie saat ditemui seusai teleconference dengan Presiden RI Joko Widodo mengatakan, beberapa kemungkinan terburuk akan dihadapi Kaltara. Untuk itu, salah satu langkah yang diambil dengan melakukan relokasi anggaran yang bersumber dari APBD dan dana alokasi khusus (DAK).
"Kita proses cepat relokasi anggaran. Sampai saat ini tercatat Rp 30 miliar lebih baik APBD maupun DAK yang sudah direlokasi. Kita juga susun daftar isian pengelolaan anggaran (DIPA). Termasuk penanganan dampak ekonomi dan sosial jika wabah semakin parah," terangnya, (24/3).
Bahkan, jika nantinya wilayah perbatasan ditutup, pihaknya juga telah menyiapkan antisipasi persoalan barang di perbatasan. Subsidi ongkos angkut (SOA) penumpang akan dialihkan ke SOA barang. Hal itu dilakukan agar kebutuhan barang pokok bisa terpenuhi.
"Pengadaan sembako juga kita lakukan dan kita akan jual dengan harga subsidi. Hal itu sudah dipikirkan secara matang. Saya sudah minta dinas terkait untuk menindaklanjutinya," beber dia.
Jelas dia, Presiden RI Joko Widodo juga telah menegaskan terjadi dampak terhadap perekonomian di Indonesia, maka Kaltara menjadi daerah dengan dampak ekonomi yang tinggi. Yakni, 36 persen. Dengan kata lain, pendapatan masyarakat menurun.
"Itu yang harus kita antisipasi. Di Kaltara, masyarakat yang mengalami penurunan pendapatan adalah yang pendatang dengan mobilitas yang tinggi. Maka dari itu, kita siapkan solusi yang tepat," jelasnya.
Rencananya, Pemprov Kaltara berupaya menyediakan fasilitas penunjang dalam penanganan Covid-19. "Kita sediakan fasilitas yang diperlukan. Kita tambah ruang isolasi, tenaga dokter APD dan lainnya," ujar dia.
"Jaring pengamanan sosial ini kita siapkan dengan keterbatasan yang kita miliki. Kita juga terus memonitor perkembangan pandemik di negara lain," sambungnya.
Dia menambahkan, Pemprov Kaltara telah melakukan komunikasi dengan Pemerintah Malaysia agar menunda deportasi di wilayah perbatasan. "Ada 171 orang positif corona di Sabah. Hal itu menjadi kekhawatiran kita. Tercatat dari laporan terbaru sejak 11 Maret 2020, Kaltara menerima TKI sebanyak 645 orang. Maka dari itu, kita minta untuk menunda deportasi," sebut dia. (fai/kpg/kri/k8)
