TARAKAN – Kebutuhan pegawai di sejumlah kabupaten dan kota di Kalimantan Utara, dinilai Kepala Dinas Perhubungan Kalimantan Utara, Taupan Madjid, masih kurang. Terutama di bidang tranportasi darat.
“Kebutuhan kita tentang SDM memang hampir terpenuhi semuanya sesuai dengan analisa jabatan. Tapi untuk kabupaten sangat kurang. Jadi mereka berharap kabupaten minta ke kita,” ucap Taupan, Selasa (18/2).
Taupan mengaku, telah menyarankan kepada Dinas Perhubungan kabupaten dan kota pada rapat koordinasi teknis beberapa waktu lalu. Dengan menjalin kerjasama dengan Sekolah Tinggi Transportasi Darat (STTD) untuk memenuhi kebutuhan pegawai.
Kerjasama itu telah dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltara dengan STTD. Untuk memberi kesempatan putra daerah masuk sekolah kedinasan tersebut.
Ia menilai pemerintah daerah memang harus korban untuk menyiapkan anggarannya. “Bupati itu harus menganggarkan, kan tidak mahal. Jika sudah MoU, ada D-3 dan D-4 nanti. Tetap melalui tahap seleksi dulu sebelum jadi pegawai,” ungkapnya.
Pemerintah Provinsi Kaltara sedang membangun infrastruktur untuk menunjang pelayanan, jika tidak dibarengi dengan SDM, akan jauh ketinggalan. Semisal, untuk petugas pengujian kendaraan bermotor atau uji KIR, diakuinya masih kurang di Dinas Perhubungan Bulungan.
Padahal, uji KIR penting dan petugas harus dibekali ilmu. “Masih kurang di kabupaten. Tanjung Selor minta sama kita. Ini perlu kita siasati sehingga nanti apapun yang menjadi keputusan untuk KIR betul-betul sudah final. Jangan sampai nanti ada KIR yang SDM nya kurang, berbahaya bagi pengendara,” bebernya.
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Perhubungan menggelar pendidikan dan pelatihan (Diklat) mulai Selasa (18/2) di Tarakan, yang diikuti 150 peserta termasuk masyarakat.
“Ini ada diklat juga pemberdayaan masyarakat, mungkin itu kaitannya dengan transportasi. Kita harapkan 150 orang ini menyebarkan ke masyarakat, jadi ilmu itu didapatkan,” pungkasnya. (mrs/uno)
