Jika Honorer Dihapus, Sekolah di Samarinda Bisa Lumpuh

- Senin, 27 Januari 2020 | 09:40 WIB
Ilustrasi salah satu sekolah di Samarinda. Di Samarinda masih kekurangan sekitar 1.000 guru.
Ilustrasi salah satu sekolah di Samarinda. Di Samarinda masih kekurangan sekitar 1.000 guru.

SAMARINDA KOTA. Sejak ditutupnya penerimaan tenaga honor, membuat sejumlah pegawai tidak tetap (PTT) di sejumlah instansi di Pemkot Samarinda waswas. Betapa tidak, ihwal ini sudah disepakati pemerintah dan DPR RI. Dengan kata lain mereka yang berstatus sebagai non Pegawai Negeri Sipil (PNS) terancam kehilangan pekerjaan.

Sebab langkah pemerintah kini benar-benar mengacu pada kaidah Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Di dalamnya tertuang aturan bahwa tenaga kerja di instansi pemerintahan yaitu PNS dan PPPK.

Sementara itu Ketua Forum Solidaritas Pegawai Tidak Tetap Honorer (FSPTTH) Kaltim, Wahyudin menyikapi hal ini dengan bijak.
“Kami mendukung dengan catatan. Karena kami sudah memprediksi ini jauh-jauh hari,” ujar Wahyudin. Catatan yang ia maksud, yaitu mengangkat tenaga honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Ia melihat ada harapan baru dari aturan diterapkan oleh pemerintah pusat ini. “Kalau memang mereka tidak bisa masuk di PNS, kan ada PPPK,” sebutnya. Wahyudin tak menampik jika kemampuan tengah honorer harus diuji kembali. Demi pengangkatan status mereka menjadi PPPK. “Paling tidak prioritaskan tenaga honorer yang sudah ada ini,” urainya.

Sebab ia membeberkan saat ini ada tenaga honorer yang sudah mengabdi hingga puluhan tahun. Hal itu perlu menjadi catatan tersendiri untuk mendapatkan nilai lebih. “Misalnya mereka sudah kerja 25 tahun terus usianya sudah tua. Maka mereka mendapat kredit poin. Tapi kalau semua dipukul rata saya yakin mereka tidak bisa bersaing dengan yang muda-muda,” jabarnya.

Terpisah, Kepala Dinas Pendidikan Samarinda Asli Nuryadin menambahkan dari 1.500 tenaga honorer, 70-80 persen adalah guru. Sisanya berasal dari tenaga umum dan lainnya. Sedangkan hampir semua pengajaran di sekolah tercover oleh bantuan guru honorer. Berdasarkan catatan Dinas Pendidikan saat ini ada 163 SD dan 48 SMP di Samarinda. Sedangkan insentif guru baru dicairkan pertiga bulan senilai Rp 700 ribu.

-

Asli Nuryadin

“Kalau mau ambil dari BOSNAS (Bantuan Operasional Sekolah Nasional) hanya bisa 15 persen,” kata Asli. Sementara, kondisinya saat ini pengangkatan guru juga terbatas dalam seleksi CPNS setiap tahunnya. Padahal hampir setiap tahun ada 60-70 guru berstatus PNS yang pensiun. “Tahun lalu ada tambahan 80 dari PPPK. Itupun SK-nya belum terbit,” jelasnya.

Ia mengakui pengangkatan selama ini tak pernah memenuhi kebutuhan akan guru di setiap sekolah. Sebab hingga saat ini Asli menyebut masih kekurangan hingga seribu guru. “Terus kalau itu distop, saya tidak bisa berkomentar sekarang. Karena pasti kolaps dan itu menyedihkan,” bebernya.

Ia pun menaruh harapan besar, terhadap kebijakan baru oleh pemerintah pusat. Khususnya dalam menjawab tantangan kedepannya.
“Semoga ada keseimbangan. Sebab urusan proses belajar mengajar ini tidak bisa ditunda perhari, per jam. Yang ribut ini kan natinya anak-anak kita. Mungkin ini niat baik, tetapi tolong lihat kondisi di daerah,” pungkas Asli. (hun/nha)

Editor: izak-Indra Zakaria

Rekomendasi

Terkini

Safari Ramadan Kukar, Serahkan Manfaat JKM

Kamis, 28 Maret 2024 | 11:29 WIB
X