TANJUNG SELOR – Komoditas beras menjadi penyumbang garis kemiskinan terbesar untuk komponen makanan di Kalimantan Utara (Kaltara). Ini berdasarkan rilis tingkat kemiskinan dari Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltara. Rilis BPS Kaltara pada Maret 2019 menyebutkan komoditi beras berkontribusi sebesar 24,85 persen di perkotaan dan 27,32 persen di perdesaan. Untuk itu dibutuhkan pengendalian harga atas komoditi beras.
Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil Menengah (Diperindagkop-UKM) Kaltara Hartono mengungkapkan pengendalian dilakukan dengan cara memantau harga komoditas pasar.
Dikatakannya, pemantauan dilakukan setiap hari kerja untuk mengetahui pergerakan harga. Hasil pemantauan itu dilaporkan langsung ke Kementerian Perdagangan. “Jadi harga bahan pokok diperbarui tiap hari. Jika ada gejolak yang cukup tajam, kita bisa langsung turun ke lapangan untuk mencari tahu penyebabnya,” kata Hartono.
Lanjutnya, khusus beras, pengaturan harga langsung dari pemerintah pusat, dengan harga eceran tertinggi (HET). “Bahan pokok lain yang diatur dengan HET itu minyak goreng, gula dan daging beku,” sebutnya.
Untuk diketahui, HET beras mengacu pada Peraturan Menteri Perdagangan No 57/M-DAG/PER/8/2017 tentang penetapan harga eceran tertinggi beras. Disebutkan, untuk wilayah Kalimantan ditetapkan HET per kilogramnya sebesar Rp 9.950 untuk beras medium dan Rp 13.300 untuk beras premium.
Sementara untuk harga beras di Kaltara, sebut Hartono, sampai saat ini masih terjangkau oleh masyarakat. Untuk pasokannya masih mengandalkan suplai beras dari luar seperti Sulawesi dan Jawa Timur. Walau terbilang mahal dari beras luar, beras lokal Kaltara masih dapat dilihat di Kabupaten Malinau. “Kita dibantu oleh Bulog (Badan Urusan Logistik) untuk beras. Di mana ada daerah kekurangan, Bulog siap,” imbuhnya.
Tidak dipungkiri, ungkap Hartono, harga beras di pasaran masih ada yang melebihi HET. Tentunya menjadi perhatian pemerintah untuk terus mensosialisasikan HET beras kepada pedagang. “Alasannya biaya angkut pelabuhan masih sangat tinggi,” tutup Hartono. (humas)
