SAMARINDA. Pemkot Samarinda diminta membangun sistem penerimaan pajak yang transparan oleh KPK. Langkah tersebut sebagai upaya mendorong agar penerimaan keuangan negara bisa terhindar dari tindak pidana korupsi.
Demikian disampaikan Kepala Satgas Unit Koordinasi dan Supervisi Bidang Pencegahan (Korsupgah) KPK Dian Patria saat mengisi acara sosialisai pencegahan korupsi dan optimalisasi penerimaan pajak daerah di lingkungan Pemkot Samarinda belum lama ini.
Dian mengatakan sisi penerimaan pajak menjadi celah terbesar dalam korupsi. Untuk itu perlu diperbanyak kanal-kanal pembayaran yang lebih transparan, misalnya pembayaran cukup via ATM ataupun hanya mengakses via ponsel pintar. Pemkot harus menyiapkan sistem semudah mungkin bagi para wajib pajak.
Untuk itu, kata Dian Pemkot mesti membuat sistem untuk mengatur laporan penerimaan pajak. Dengan begitu KPK lebih mudah memantau lalu lintas laporan pajak.
"Kita minta Pemda bikin sistem. Kami minta diberikan password biar kami ikut pantau. Atau juga masyarakat. Kita dorong bangun sistem. Kita pantau sistemnya," ungkapnya kepada Sapos. Dengan sistem yang transparan itu akan menutup ruang bagi oknum-oknum yang ingin berbuat curang. Tidak ada yang bisa bertindak sendirian, karena sistem terus dimonitoring.
Selain itu, menurutnya hal yang lebih penting yang juga diperhatikan adalah kesamaan data. Laporan pajak antar dinas terkait harus selaras dengan peraturan pemerintah terkait perpajakan. Sehingga KPK bertindak berdasarkan data yang akurat dan terbuka. "Karena potensi korupsi itu bisa saja terjadi. Hasil audit dengan status Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) bukan berarti tanpa potensi korupsi," jelasnya.
"Namanya manusia tidak bisa lepas dari godaan dan kesalahan. Makanya potensi itu selalu ada. Kecuali ada sistem yang rapi yang bisa meminimalisir celah-celah korupsi," sambungnya. (zak/beb)
