TANJUNG SELOR - Pemprov Kalimantan Utara (Kaltara), melalui Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (PUPR Perkim) Kaltara, mengupayakan konektivitas antarkabupaten. Serta akan mengerjakan link jalan milik provinsi di ibu kota.
Seperti diketahui, Bulungan, KTT, Malinau dan Nunukan bisa dilalui dengan jalan darat. Namun begitu, akses yang ada saat ini belum memadai. Kepala Dinas PUPR Perkim Kaltara Helmi mengatakan, rencananya tahun ini akan ada sejumlah program yang harus dilaksanakan.
Pihaknya akan mengupayakan adanya koneksi jalan antarkabupaten. Konektivitas yang dimaksud, sejumlah titik atau link milik provinsi. “Jadi meskipun ada jalan yang menjadi kewenangan pusat, kami juga tetap akan melakukan pengembangan pembangunan jalan maupun perbaikannya. Di mana akan melihat kewenangan yang ada,” ungkapnya, Jumat (23/6).
Bahkan, wilayah pengembangan Kota Baru Mandiri (KBM), meski menjadi kewenangan pusat dan dikerjakan oleh Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN). Namun sebagian didukung dengan anggaran provinsi. “Tetap ada dukungan dari provinsi,” imbuhnya.
Pengembangan wilayah lainnya, direncanakan ada 3 jembatan besar yang akan dibangun di Kaltara. Saat ini, pihaknya tengah melakukan perencanaan. Dengan rencana anggaran pembangunan diupayakan dari pusat. Ia juga mengakui, ada tantangan besar. Yakni bagaimana menyiapkan perencanaan yang secepatnya untuk mendatangkan anggaran yang ada di pusat.
Anggaran pusat bisa turun, jika daerah telah memiliki perencanaan yang matang. “Informasinya, Pemerintah Pusat telah siap dari segi anggaran. Tinggal daerah lagi dengan memiliki perencanaan suatu pembangunan,” jelasnya. Pihaknya akan mengejar anggaran itu, jika tidak di semester II atau pada Perubahan. Maka dikejar di pada 2024 mendatang. Anggaran yang dibutuhkan juga cukup besar, jika melihat untuk perubahan dari pusat sebesar Rp 500 miliar.
Apakah dari Dana Alokasi Khusus (DAK) atau bukan, hal itu nantinya sesuai dengan aturan yang ada. Kemudian yang masuk tahun 2024, pihaknya menargetkan bisa sampai Rp 1 triliun di luar APBD Kaltara. “Itu target kita dan memang harus dikejar untuk membangun konektivitas di Kaltara. Apalagi ini penting untuk menyejahterakan masyarakat. Di mana dengan konektivitas yang memadai, maka bisa menekan sejumlah persoalan di masyarakat,” harapnya.
Selain konektivitas, sistem drainase kota yang belum memadai. Walaupun sebagian kewenangan pemerintah kabupaten, hal ini akan disinergikan agar drainase yang ada memiliki sistem yang baik. (fai/uno/rdh)
