Isu Netralitas Polri Jadi Sorotan DPR

UTAMA

Kamis, 16 November 2023 10:36

JAKARTA–Netralitas Polri dalam menjaga situasi Pemilu 2024 berjalan aman dan damai dipertanyakan DPR. Bahkan, aspek netralitas menjadi poin krusial yang dibahas wakil rakyat seiring tidak hadirnya Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dalam Rapat Kerja (Raker) Komisi III DPR, (15/11). Sejatinya, raker yang dipimpin Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto itu mengundang Kapolri untuk membahas tentang persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024. Termasuk anggarannya.

Namun, raker itu tidak dihadiri langsung oleh Listyo. Kapolri diwakili Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Komjen M Fadil Imran. Anggota Komisi III Trimedya Panjaitan yang turut mempertanyakan ketidakhadiran Kapolri meminta raker tersebut ditunda. ”Untuk acara yang begini penting, kenapa yang datang Kabaharkam? Harusnya Kapolri yang hadir,” ujarnya dalam raker di Senayan. ”Saya usulkan rapat ini kita tunda menunggu Kapolri bisa hadir,” imbuh anggota DPR dari Fraksi PDIP tersebut. Sebagai pimpinan rapat, Bambang menyebut kehadiran Kabaharkam sejatinya sudah tepat untuk membahas mengenai detail persiapan pengamanan dan penegakan hukum dalam rangka Pemilu 2024.

Meski begitu, dia berharap, Kapolri akan datang pada pertemuan selanjutnya untuk membahas keputusan raker kemarin. Di sisi lain, Anggota Komisi III dari Fraksi PKS Aboe Bakar Al Habsy menegaskan netralitas Polri dalam mengawal Pemilu 2024 sangat penting. Apalagi, akhir bulan ini pesta demokrasi lima tahunan tersebut sudah memasuki tahap kampanye. ”Polri ini organisasi yang besar dan punya banyak kewenangan. Bisa jadi banyak pihak yang tergoda untuk menggunakan Polri sebagai alat untuk mendukung pemenangan mereka,” ujarnya.

Politikus yang akrab disapa Habib Aboe itu menyinggung tentang kegelisahan aparat di tingkat bawah yang mulai mendapat tekanan untuk memenangkan pasangan capres tertentu. ”Hal ini sedang viral dan menjadi atensi publik,” tuturnya. Aboe pun menegaskan tekanan semacam itu mestinya tidak boleh terjadi. Dia meminta Kapolri untuk mengonsolidasikan jajarannya agar tetap netral dan independen. Anggota Komisi III Yakobus Jacki Uly menambahkan, netralitas Polri juga penting untuk menghadapi isu-isu sensitif. Di antaranya, ujaran kebencian (hate speech) dan hoaks. Dia mengakui kejahatan siber saat ini semakin canggih. Karena itu harus dihadapi dengan persiapan yang baik. ”Persiapan ini mencakup penyiapan kendaraan, logistik, dan sumber daya manusia yang diperlukan,” tuturnya.

Menjawab hal tersebut, Kabaharkam Komjen Pol Fadil Imran mengatakan, pihaknya kemarin datang bersama seluruh jajaran Polri yang mewakili seluruh fungsi kepolisian. Khususnya yang terkait dengan Operasi Mantap Brata. Mulai fungsi perencanaan, pelaksanaan operasi hingga penegakan hukum. ”Jadi semua yang datang ini semua dari fungsi kepolisian,” ujarnya. Sementara itu, Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan, puncak penyelenggaraan Pemilu 2024 semakin dekat. Dia berharap, tingkat partisipasi masyarakat dalam pemilu tahun ini meningkat. Pasalnya peran suara pemilih dalam pemilu sangat penting.

Ma'ruf mengatakan, suara dalam pemilu bakal bermuara pada keputusan yang akan memengaruhi jalannya pemerintahan lima tahun ke depan (2024–2029). "Kalau soal partisipasi ya, kita harapkan ada peningkatan, dalam arti positif ya," katanya usai membuka Habibie Democracy Forum di Jakarta, kemarin (15/11). Dia menjelaskan, Pemilu 2019 lalu, tingkat partisipasi masyarakat menyentuh angka 81,93 persen. Untuk tahun ini, pemerintah memang belum mengeluarkan hitung-hitungan resmi. Meskipun begitu Ma'ruf berharap, tingkat partisipasi Pemilu 2024 lebih tinggi dibandingkan sebelumnya.

"Untuk itu, kita mesti bekerja sama untuk menyukseskan Pemilu 2024 ini," katanya. Kuncinya adalah penyelenggaraan pemilu kali ini harus lancar. Sehingga tingkat partisipasinya bisa meningkat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Mantan ketua umum MUI itu menyampaikan, keterlibatan lebih banyak pemilih juga akan meningkatkan pengakuan masyarakat terhadap hasil pemilu. Pasalnya akan memberikan pengaruh terhadap pengakuan dengan segala pelaksanaannya. Dia berharap, pemilu berjalan dengan jujur, adil, bebas, dan rahasia. Prinsip ini harus dikawal, agar pemilu berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu Ma'ruf juga menyampaikan, secara alamiah setiap menjelang kontestasi pemilu, temperatur politik akan menghangat. Untuk pilpres saja, sebentar lagi masuk masa kampanye. Dia mengatakan sebagai dinamika demokrasi dan masih dalam koridor hukum, tensi politik yang menghangat itu sah-sah saja. Dia menegaskan, perbedaan preferensi politik menjadi hal yang wajar. Perbedaan politik harus disikapi secara matang dan dewasa. Jangan sampai agenda politik lima tahunan itu memecah belah bangsa Indonesia. "Saya berpendapat ada tiga isu krusial dalam Pemilu 2024 yang mesti dihindari," katanya.

Karena akan menghambat proses peningkatan kualitas dan pendewasaan demokrasi di Indonesia. Ketiganya adalah penyebaran hoaks, ujaran kebencian, dan disinformasi seputar pemilu. Kemudian soal politik identitas dan politik uang. Untuk mencegahnya, perlu pengawasan yang lebih ketat. Karena biasanya ketika menjelang pemilu, selalu muncul isu-isu tadi. Mulai ujaran kebencian, berita bohong, dan lainnya. Ma'ruf berpesan para pengawas pemilu harus jeli. Serta harus tegas dan harus betul-betul berani melakukan penindakan terhadap pelanggaran. Jika tidak ada tindakan tegas, bisa menimbulkan ketidakpercayaan di masyarakat.

Terpisah, meski demikian nomor urut telah ditetapkan, semua peserta diminta tetap menahan diri untuk tidak melakukan kampanye yang bersifat ajakan. Hal tersebut disampaikan Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja pasca-tuntasnya pengundian nomor urut. Bagja mengatakan, sesuai tahapan, masa kampanye baru dibuka pada 28 November. Oleh karena itu, peserta belum dibolehkan menyampaikan ajakan terbuka kepada publik. "Kami sudah ingatkan kepada partai politik bahwa sekarang belum masa kampanye," ujarnya, kemarin. Yang bisa dilakukan saat ini, lanjut dia, hanya sebatas sosialisasi. Yakni mengenalkan tanpa ajakan. Konsekuensinya, jika terdapat ajakan maka bisa jadi menjadi pelanggaran.

Dalam pengundian nomor urut Selasa (14/11) malam, ada dua cawapres yang melontarkan kalimat meminta dukungan. Yakni, Muhaimin Iskandar dan Mahfud MD. Terkait hal itu, Bawaslu tengah dalam kajian. "Kita kaji dulu," tuturnya. Sesuai normanya, kampanye terdiri dari tiga unsur, yakni subjek, upaya meyakinkan, dan penawaran visi-misi, program, atau citra diri. Dalam pernyataannya, Cak Imin dan Mahfud ada unsur ajakan memilih. Selain larangan kampanye, Bagja juga mengingatkan larangan penggunaan fasilitas negara dan program-program untuk pemenangan. "Program pemerintah atau program yang berkaitan dengan negara juga itu diajukan untuk kepentingan peserta pemilu tertentu, itu juga tidak boleh," tegas Bagja. (tyo/wan/far/lum/idr/jpg/riz/k8)

Diupayakan PPL THL Tak Diberhentikan, BKPSDM Sebut Sesuai dan Siapkan Solusi

Ratusan Triliun untuk 23 Tahun Pembangunan IKN

Kapal Tol Laut Oleng, KSOP Panggil Pihak Terkait

Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Tiongkok Sesalkan Sikap AS yang Dinilai Sangat Mengecewakan!

MU Tumbang 0-3 oleh Bournemouth, Ini Kata Ten Hag

Catatkan 200 Gol Bersama Liverpool, Salah Menjadi Pemain Afrika Tersubur yang Merumput di Liga Inggris

Asingkan Jadon Sancho, Erik Ten Hag Tegaskan Tidak Menyesal

Pujasera di Alaya Akan Beroperasi Lagi

Bawaslu Pantau Tujuh Parpol Belum Kampanye

UTAMA

BACA JUGA

Ratusan Triliun untuk 23 Tahun Pembangunan IKN

Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Gagal, Tiongkok Sesalkan Sikap AS yang Dinilai Sangat Mengecewakan!

Panelis Debat Belum Ditetapkan, Bakal Dikarantina dan Wajib Teken Pakta Integritas

Perusahaan Asal Jepang Uji Bahan Bakar Roket dari Kotoran Sapi

DK PBB Gelar Voting Gencatan Senjata, Israel Terbukti Serampangan Tangkapi Warga Gaza

SNPMB 2024 Lebih Ketat: Lolos Jalur Prestasi, Tak Boleh Ikut Seleksi Tulis dan Mandiri

Kunjungi Bontang, Pj Gubernur Siapkan Program Destinasi Wisata Unggulan

Keji! Panca Diduga Rekam saat Membunuh 4 Anaknya

Sebuah Audio Dialog dengan Sandera Hamas Ungkap Bahwa Israel Tembaki Warganya Sendiri

Keras..!! BEM UGM Nobatkan Jokowi Sebagai Alumnus Paling Memalukan