Penanganan banjir jadi salah satu kegiatan prioritas Pemkot Balikpapan. Sejumlah titik untuk penanggulangan dikerjakan integral agar target mengurangi titik banjir bisa terealisasi.
BALIKPAPAN – Dinas Pekerjaan Umum (PU) punya pekerjaan rumah besar untuk penanganan banjir di Kota Minyak. Setiap tahun, secara bertahap Dinas PU melakukan berbagai upaya agar ada pengurangan titik banjir. Termasuk yang kini menjadi sorotan publik, yakni pekerjaan pengendalian banjir di DAS Ampal.
Kepala Dinas PU Rita mengatakan, sesuai penyusunan RPJMD 2021-2026 total terdapat 81 titik banjir di Kota Beriman. Kemudian, berkurang pada 2022 tersisa 60 titik banjir. “Tahun ini, kami berupaya menangani banjir dengan 14 pekerjaan yang masih berproses,” katanya dalam rilis pengelolaan sistem drainase, Senin (25/9).
Adapun 14 pekerjaan ini di antaranya pengadaan tanah Bendali Kampung Timur atau Bendali Wonorejo dan pengadaan tanah Bendali Ampal Hulu. Rita menjelaskan, keberadaan Bendali Ampal Hulu menjadi salah satu cara menahan aliran air yang masuk ke saluran primer Ampal.
Bendali ini memiliki luas 10 hektare yang terbagi di Kelurahan Gunung Samarinda seluas 3 hektare dan 7 hektare di Kelurahan Gunung Samarinda Baru. “Pemkot Balikpapan melakukan pengadaan tanah, setelah klir nanti bendali dibangun oleh Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan 4,” sebutnya.
Kemudian, ada proyek bangunan air pengendali banjir DAS Ampal yang masih berlangsung dengan skema tahun jamak. Perbaikan drainase Jalan MT Haryono depan Living Plaza menunggu rekomendasi Satlantas. Serta drainase Jalan Ruhui Rahayu yang kerap terjadi penyempitan.
“Sekarang kami lakukan crossing sodetan saluran untuk mencapai arah hilir saluran primer Sepinggan di Lapangan Gubah dan SMK 3,” sebutnya. Sementara, pekerjaan lainnya juga masih berproses (lihat infografis). Rita menyebutkan, semua pekerjaan ini harus rampung pada Desember.
“Targetnya pengurangan titik banjir nanti hingga 2026 hanya tersisa 16 titik banjir,” tuturnya. Rita menjelaskan, setiap satu paket pekerjaan bisa mengurangi beberapa titik banjir sekaligus. Dia menegaskan, penyebab titik banjir tidak semata-mata karena drainase. Namun, ada juga faktor lain yang bisa menjadi penyebab.
Misalnya, pengaruh jalan yang berdampak pada kondisi saluran hingga ada pengupasan lahan. Dia mengakui, jumlah titik banjir cenderung meningkat akibat pembukaan lahan. “Maka kami melakukan integrasi pembangunan dengan rencana yang telah disusun dalam masterplan drainase kota, revisi terakhir masterplan 2022,” jelasnya.
Menurutnya, masalah banjir tentu tak bisa seluruhnya ditangani Dinas PU. Melainkan perlu kolaborasi dengan OPD terkait. Seperti Dinas Lingkungan Hidup terkait pembukaan lahan hingga pengembang wajib memenuhi 4 persen dari seluruh lahan perumahan untuk fasum bendali.
“Bagaimana masyarakat ikut menjaga lingkungan. Kalau saluran mampet depan rumah, tidak mesti pemerintah kota yang datang. Lakukan kerja bakti massal,” imbuhnya. Selain lewat proyek pekerjaan, Dinas PU berupaya dengan menggalakkan kegiatan bersih saluran (Gaban).
Pihaknya menyediakan bantuan sarpras untuk mengangkut sampah di lingkungan. “Setiap tahun, Gaban tetap berjalan karena memberi edukasi kepada masyarakat di tingkat kelurahan kepada warga masing-masing,” sebutnya. Kemudian kegiatan padat karya, rencananya akan masuk pada APBD Perubahan 2023. (ms/k15)
DINA ANGELINA
[email protected]