Hari Tani Nasional, DPRD Tampung Aspirasi

BALIKPAPAN

Selasa, 26 September 2023 15:18

ilustrasi

BALIKPAPAN – DPRD Balikpapan menerima kunjungan dari aliansi petani, nelayan, buruh dan pekerja Kaltim, Senin (25/9). Beberapa serikat turun bertemu dengan wakil rakyat. Mereka disambut Wakil Ketua DPRD Balikpapan Budiono.

Seperti Serikat Petani Nelayan Balikpapan, Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI), dan Federasi Serikat Pekerja Balikpapan. Kedatangan perwakilan serikat dalam rangka Hari Tani Nasional yang diperingati pada 24 September. Budiono menuturkan, pihaknya telah menampung berbagai aspirasi yang disampaikan serikat. Mulai dari keluh kesah petani karena tidak mempunyai lahan. Mereka merasa tidak mendapat perhatian serius dari Pemkot Balikpapan. Contohnya dalam pemberian pupuk, penyuluhan, dan sebagainya.

Sementara, nelayan kesulitan menangkap ikan karena ada arus lalu lintas kapal. "Ada serikat pekerja juga menuntut raperda ketenagakerjaan segera paripurna dan disahkan," sebutnya. Pihaknya akan sinkronisasi dengan Pemprov Kaltim.

Setelah ada evaluasi dari provinsi, pihaknya menggelar rapat paripurna pandangan akhir fraksi dan perda siap disahkan. "Tuntutan pelatihan kerja di Balikpapan. Kami sendiri sudah punya perda CSR yang harus mengakomodasi tenaga kerja lokal," ujarnya.

Sebagai tindak lanjut dari aksi serikat pekerja, DPRD Balikpapan akan menggelar rapat dengar pendapat (RDP). Sehingga, pembahasan bisa lebih fokus. RDP dari setiap komisi dengan mitra masing-masing. Ketua Umum Serikat Petani Nelayan Wahyu menuturkan, masalah lahan merupakan tuntutan utama petani di Balikpapan.

Dia menjelaskan, petani selama ini bekerja di lahan orang lain. Dulu, pemerintah pusat menyampaikan ada program retribusi petani 9 juta hektare. Namun, di Balikpapan program ini belum ada berjalan. "Itu yang masih kami tuntut sampai sekarang," bebernya.

Saat ini, 99 persen petani masih menumpang lahan. Mereka yang memiliki lahan paling hanya satu atau dua kaveling. "Tidak ada juga lahan yang disediakan pemerintah," tuturnya. Tuntutan lainnya jaminan pasar soal hasil panen, jaminan permodalan, dan jaminan pendampingan teknologi.

Dia menuturkan, jaminan pasar ini berhubungan dengan kestabilan harga. Masalah bantuan petani dan pendampingan yang belum rata berkeadilan. "Padahal, OPD lewat APBD harusnya bisa ada perhatian, tapi belum dirasakan. Kami pernah sampaikan pada Hari Tani tahun lalu," pungkasnya. (ms/k15)

DINA ANGELINA

[email protected]

BALIKPAPAN

BACA JUGA