Masa kepemimpinan Isran Noor-Hadi Mulyadi bakal berakhir dalam hitungan hari. Jelang purnatugas, duet pengusung jargon Kaltim Berdaulat ini mengakui masih banyak masalah yang belum terbenahi. Pengentasan kemiskinan, misalnya.
BAYU ROLLES, Samarinda
Khairullah berjalan cepat dengan langkah kecil ke belakang Kantor Desa Batu Butok, Muara Komam, Paser. Sesampainya di depan rumah berkelir biru langit itu, sudah ada Gubernur Kaltim Isran Noor bersama Wakil Gubernur Kaltim Hadi Mulyadi beserta rombongan, menunggunya di depan rumah kayu bertipe 45 tersebut. Hari itu, 24 September 2023, dia mendapat bantuan rumah layak huni (RLH) dari Pemprov Kaltim.
Program yang diusung Isran-Hadi untuk mengurai kemiskinan ekstrem di Kaltim lewat pemanfaatan dana tanggung jawab sosial atau corporate social responsibility (CSR) perusahaan di Kaltim. Bersapa dengan Khairullah dan istri, Isran berceletuk. “Siapa ini?” katanya sembari menunjuk istri Khairullah. “Tadi malam kita karaoke, bukan ini cewek yang kamu bawa,” sambung Isran yang disambut jawaban lirih Khairullah. “Enggak ada, Pak,” Khairullah tersipu.
Celetukan pemantik “perang dunia” serupa juga sempat dilontarkan Isran sehari sebelumnya. Pada 23 September 2023, rombongan Gubernur Kaltim juga menyerahkan secara simbolis pembangunan RLH ke Arphan, warga RT 2 Muan, Buluminung, Penajam Paser Utara (PPU). Saat itu, Arpan bersama istrinya, Puspa Sari menggandeng ketiga anaknya. “Anakmu semua?” tanya Isran. Pertanyaan itu disambut anggukan. Arpan dan istrinya hanya semringah mendengar guyonan orang nomor wahid di pemerintahan Benua Etam tersebut.
Rumah layak huni yang menyediakan sanitasi layak hingga tersedianya penampungan air. RLH, kata Isran, memengaruhi indikator kemiskinan di daerah. Sejauh ini masih ada sekitar 6,3 persen warga di Kaltim yang masuk kategori miskin dan hampir separuhnya disebabkan hunian yang masuk kategori tak layak.
“Mahal memang (memiliki rumah), tapi ini kenyataannya. Rumah jadi salah satu indikator,” ucap Isran.
Karena itu, peran perusahaan yang beroperasi di Kaltim perlu dituntut untuk turut serta menyejahterakan masyarakat di kawasan mereka bekerja. Pemprov menyiasati dengan mengarahkan penggunaan dana CSR sebesar 1-5 persen pada hal-hal yang prioritas. Khususnya lingkungan dan rumah layak huni. Dua hal ini jadi yang paling pas menjadi tujuan penggunaan dana CSR lantaran pendidikan, sosial, dan kesehatan menjadi kewajiban negara.
Peraturan Gubernur Kaltim 27/2021 tentang Pelaksanaan Program Prioritas Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) serta Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) jadi pijakan pemprov untuk mengawal partisipasi dan kepedulian perusahaan-perusahaan yang ada untuk rakyat Kaltim. Pengerjaannya bisa dilakukan mandiri perusahaan bersama masyarakat atau pihak lain. Lewat beleid itu, pemprov membentuk badan pengelola rumah layak huni (BPRLH) yang bertugas mengarahkan peruntukan TJSL berfokus ke arah RLH.
Ada dua tipe rumah yang bisa dibangun merujuk aturan itu. Tipe 36 atau tipe 45. Kedua tipe itu sama-sama memiliki dua kamar mandi, sanitasi, hingga penampungan air. Yang jadi pembeda hanyalah material bangunan. “Tipe 36 itu beton, tipe 45 itu kayu,” jelas Isran.
Biaya pembangunan satu rumah dari program ini sebesar Rp 115 juta. Dana CSR itu tak masuk ke kas pemerintah. Pemprov meneken nota kesepahaman dengan Kodam VI Mulawarman medio Januari 2022 lalu untuk pembangunan RLH dari CSR perusahaan ini dikerjakan para tentara yang bertugas di Kaltim, khususnya di Korps Zeni Angkatan Darat.
Ketika memberi sambutan di hadapan warga Buluminung, PPU, ataupun Desa Batu Butok, Muara Komam, Paser, Isran melemparkan kelakar “pinggir jurang” alasannya bekerja sama dengan TNI, “Bangunannya kan ada yang kayu. Kalau tentara yang bawa (kayu), polisi enggak bakal melirik.”
Di PPU ada 20 RLH yang dibangun dan bersumber dari CSR PT Pertamina. Sementara Paser, ada 30 rumah yang berasal dari CSR PT Kideco Jaya Agung. Pada 2023 ini, lewat BPRLH, pemprov menarget 500 rumah yang bisa terbangun. “Jadi uangnya langsung dikelola Kodam VI Mulawarman dan pelaksananya Kodim setempat yang ada di 10 kabupaten/kota se-Kaltim,” tuturnya.
Kepala BPDLH Muhammad Taufik Fauzi menuturkan, dari target 500 RLH pada 2023, sejauh ini komitmen CSR perusahaan yang bakal ditujukan untuk pembangunan 372 RLH. CSR yang sudah ditransfer hingga kini bisa mengakomodasi pembangunan 257 unit. “Yang sudah terbangun 224 unit, masih tersisa 33 yang sedang berproses pengerjaannya,” katanya.
Ada enam sektor perusahaan yang disasar CSR-nya mengarah pada program prioritas pembangunan RLH, yakni perbankan, pertambangan, perkebunan, jasa konstruksi, BUMN, hingga BUMD.
***
Di beberapa kesempatan, dalam lawatannya ke PPU-Paser, Isran selalu menyisihkan ruang untuk Hadi Mulyadi berdiri mendampinginya. Masa kerja keduanya di Gajah Mada, Kegubernuran Kaltim, bakal berakhir dalam hitungan hari. Tepatnya pada 30 September 2023. Setiap berjumpa masyarakat, Isran selalu menyempatkan berpamitan.
“Memang belum maksimal tugas saya. Tak bisa ditepis. Keberhasilan saya yang nilai kalian semua, masyarakat. Bukan saya selaku gubernur atau Pak Hadi yang mengeklaim. Tapi penilaian kalian,” ungkapnya ketika memberikan sambutan di Lapangan Garuda, Paser.
Soal peluang keduanya kembali bersatu di bahtera yang sama dalam pemilihan gubernur pada 2024 mendatang, Isran enggan berkomentar. “Kalau soal itu, enggak tahu. Tanya Hadi saja. Aku ini jalan maju terus, enggak pernah ke higa (pinggir),” tuturnya.
Sementara Hadi Mulyadi menegaskan pasangannya tersebut merupakan orang yang sangat santai namun fokus dalam memimpin Kaltim sepanjang 2018-2023. Tak jarang, dia ditegur Isran untuk meredam amarah dalam menjalankan roda pemerintahan Kaltim selama bertugas.
“Pak Isran itu aware dengan masyarakat Kaltim. Tapi punya cara sendiri meluapkan kepeduliannya itu,” katanya.
Hadi pun menegaskan, pamit yang dilontarkan Isran hanyalah ucapan perpisahan gubernur dan dirinya karena tugas mereka selaku pemimpin roda pemerintahan akan segera usai. Namun, tidak untuk niatan keduanya membangun Kaltim yang berdaulat. (dwi/k16)