Presiden Desak Kesiapan Tanah Dipercepat

UTAMA

Jumat, 22 September 2023 15:25

Hotel Bintang Lima, Tol dan Bandara VVIP Ditargetkan Rampung Tahun Depan

SEPAKU-Investor swasta akhirnya resmi menanamkan modalnya senilai Rp 20 triliun di Ibu Kota Nusantara (IKN). Sepuluh konglomerat nasional yang tergabung dalam Konsorsium Nusantara, memulai investasinya melalui pembangunan Hotel Nusantara. Kemarin (21/9) Presiden Joko Widodo hadir langsung melakukan peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek hotel bintang empat itu di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN, Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).

Hotel Nusantara akan dibangun di atas kawasan lahan campuran atau mixed-use seluas 1,8 hektare. Pemerintah menargetkan, hotel rampung sebelum 1 Agustus 2024. Kepada Kaltim Post di lokasi groundbreaking, Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia mengatakan, percepatan waktu pembangunan Hotel Nusantara sesuai arahan Presiden Joko Widodo tiga bulan lalu.

“Hasil rapat yang mendalam dengan Pak Aguan dan tim, bagaimana caranya hotel harus jadi sebelum 1 Agustus (2024). Jadi biasanya hotel bintang 4 itu dibangun 18 bulan. Saya bilang 18 bulan itu biasa-biasa. Saya mau yang luar biasa lagi. Juli (2024) harus selesai hotel bintang empat di IKN. Dan alhamdulillah bisa dilanjutkan,” ungkapnya. Bahlil melanjutkan, segala perizinan Konsorsium Nusantara akan dibantu Kementerian Investasi/BKPM dengan Otorita IKN.

Para taipan itu juga mendapatkan fasilitas tax holiday atau pembebasan pajak. “Daripada orang luar yang melakukan investasi, kenapa tidak teman-teman (investor) dalam negeri saja yang melakukan ini. Dan saya sudah ditantang juga. Kalau ada wilayah-wilayah lain yang sudah dikaveling oleh (investor) luar negeri, tapi kalau tidak konkret. Cuma janji-janji saja, konsorsium (Nusantara) bisa mengambil alih untuk IKN tercinta,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Otorita IKN Bambang Susantono menerangkan, groundbreaking pertama pelaku usaha di IKN merupakan momentum penting. Sebagai wujud sinergi dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk para pelaku usaha untuk pembangunan IKN. Sekaligus bentuk optimisme terhadap masa depan ibu kota negara baru. “Kegiatan ini merupakan satu capaian dari serangkaian jajak pasar yang telah berlangsung sejak tahun lalu. Termasuk jajak pasar pada 18 Oktober 2022 yang dipimpin langsung bapak presiden,” ungkapnya.

Lanjut dia, berbagai upaya kerja sama dengan para pelaku usaha dalam proses pembangunan IKN terus dilakukan pihaknya. Di antaranya, melakukan promosi terbuka, pertemuan one-on-one, dan sosialisasi berbagai insentif khusus bagi para pelaku usaha di IKN. “Hal ini sesuai dengan arahan bapak presiden, agar kami selalu membuka kesempatan seluas-luasnya bagi berbagai pihak yang ingin ikut andil membangun IKN,” katanya.

Bambang menambahkan, selain tertarik menanamkan modal dan membangun infrastruktur dalam bentuk pusat perbelanjaan, hunian hotel, dan perkantoran, Konsorsium Nusantara juga berminat membangun berbagai sarana dan prasarana. Seperti kebun botani, taman warga, dan ruang terbuka hijau yang akan menjadikan IKN sebagai kota yang menarik dan nyaman untuk ditinggali warganya.

Bambang lalu merinci anggota Konsorsium Nusantara. Yakni Agung Sedayu Group, Adaro Group, Astra Group, Barito Pacific, Kawan Lama Group, Mulia Group, Pulau Intan, Salim Group, Sinar Mas, dan Alfamart Group. Setelah groundbreaking Hotel Nusantara, Otorita IKN juga sedang mempersiapkan groundbreaking tahap 2 yang akan dilaksanakan November mendatang.

“Groundbreaking tahap 2 ini akan diikuti oleh beberapa perusahaan dan institusi. Saya juga menyampaikan apresiasi kepada Rumah Sakit Hermina, Jambuluwuk, Jakarta Intercultural School, Pakuwon, Vasanta, Yayasan Arsari, dan Bank Indonesia,” ucap dia. Otorita IKN juga telah menjalin kerja sama dengan beberapa pihak lainnya. Salah satu kerja sama terbaru adalah dengan Stanford Doerr School of Sustainability, dalam bidang pembangunan berkelanjutan.

Selain itu, ada kerja sama dengan Pertamina untuk pembangunan sebuah pusat riset di bidang energi hijau dan berkelanjutan. “Kami juga berterima kasih pada semua pihak, yang telah bahu-membahu dan bekerja sama dengan Otorita IKN dalam proses investasi ini. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Investasi yang telah membantu proses investasi di IKN. Juga Kadin Indonesia, yang telah menjadi mitra kerja dalam membangun IKN,” jelasnya.

Sementara itu, dalam keterangannya kepada wartawan kemarin, Presiden Joko Widodo menuturkan, pemerintah telah memulai untuk membangun ibu kota negara baru sejak satu tahun lalu. Konsentrasi awal adalah, pembangunan infrastruktur dasar. Kemudian gedung kementerian, dan istana kepresidenan “Hari ini (kemarin), kita mulai dari private sector. Membangun hotel bintang 5 di sini (KIPP IKN). Dan besok ada rumah sakit, ada distribution center juga. Dan nanti di bulan November ada universitas, ada hotel lagi, ada yang lain-lain,” katanya.

Untuk mendorong kelancaran investasi swasta, mantan gubernur DKI Jakarta itu menilai perlu ada upaya untuk mempercepat kesiapan tanah. Ditambah dengan penyelesaian pembangunan infrastruktur yang saat ini dikebut pengerjaannya. “Memang saya melihat justru kesiapan tanah yang mungkin lebih dipercepat. Plus infrastrukturnya. Karena kita dikejar-kejar oleh investor. Itu kita berbicara baru yang dari dalam negeri. Belum berbicara yang dari luar negeri,” terangnya.

Presiden berharap, groundbreaking Hotel Nusantara dapat menunjukkan bahwa sektor swasta sangat tertarik untuk masuk dan berinvestasi ke IKN. “Karena kuncinya ada di situ. Urusan pemerintah hanya di urusan di gedung pemerintahan, infrastruktur, dan istana presiden. Kalau swasta sudah mulai masuk, artinya di sini ada sesuatu. Dan kalau sudah ada sesuatu, ya akan terus berbondong-bondong berdatangan,” sebutnya.

Hal penting lainnya yang perlu segera dituntaskan, penyelesaian urusan infrastruktur dasar. Terutama pembangunan Tol IKN yang akan menghubungkan Balikpapan, dari Bandara SAMS Sepinggan melalui Tol Balikpapan-Samarinda, hingga KIPP. Keberadaan tol ini, kata Joko Widodo, akan memangkas jarak tempuh dari Bandara SAMS Sepinggan ke IKN dari 2,5 jam menjadi 45 menit.

“Menurut saya, tol sudah selesai. Yang kedua airport (Bandara VVIP), juga dalam setahun ini selesai. Dua ini selesai, saya pikir semakin banyak yang akan datang. Saya yakin itu. Dan ini ditunjukkan beliau-beliau ke sini, orang yang sangat sibuk. Ke sini juga mau melihat bener enggak sih, dan memulai membangun hotel. Kalau enggak dalam perhitungan kalkulasi dan hitung-hitungan untung ruginya enggak mungkin mau memulai itu. Saya kira private sector untuk Nusantara sangat menjadi kunci. Sangat menguntungkan,” jelasnya.

Pelayanan Pertanahan IKN Segera Normal

Pada bagian lain, ribuan permohonan surat keterangan dan pendaftaran tanah di Kukar dan PPU yang sebelumnya dihentikan, kembali dibuka. Sebelumnya, urusan tersebut terhenti imbas Surat Edaran (SE) Direktur Jenderal (Dirjen) Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah (PHPT) Kementerian ATR/BPN bernomor SE-400.HR.02/II/2022. Kebijakan itu membuat Ombudsman menetapkan adanya malaadministrasi.

Kepada Kaltim Post kemarin, Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman RI Perwakilan Kaltim Dwi Farisa Putra Wibowo mengatakan, pembatasan pelayanan pertanahan telah ditinjau ulang. Itu setelah rekomendasi mereka dijalankan.

"Saat ini kami sedang berkoordinasi dengan Keasistenan Utama Substansi Pertanahan Ombudsman RI, terkait ditindaklanjuti tindakan korektif tersebut," ungkapnya.

Dia menyebut, dalam telaahan mereka, sebagai besar tindakan korektif telah ditindaklanjuti pemerintah dengan diterbitkan surat edaran baru.

Pada intinya, sambung dia, permohonan pendaftaran tanah di lokasi IKN dapat dilakukan selama mendapatkan izin dari Otorita IKN. Permohonan pendaftaran tanah yang telah dimohon sebelum IKN terbentuk pun dapat dilanjutkan. "Saat monitoring ke Otorita IKN kemarin, kami juga telah mendapatkan penjelasan bahwa Otorita IKN telah menyusun peraturan kepala OIKN terkait perolehan tanah di IKN," sambungnya.

Fery melanjutkan, dengan terbitnya surat edaran baru, masyarakat yang berada di lokasi IKN Nusantara bisa mendapatkan kembali akses pelayanan pertanahan dan hak keperdataannya. Namun, mereka bakal tetap mengkaji lebih dalam terkait edaran tersebut. "Karena penghentian pelayanan pertanahan bukan saja terjadi pada level kantor pertanahan Kukar dan PPU. Tetapi juga di kecamatan, kelurahan serta desa yang berada di daerah dealinasi IKN. Sebab, ruang lingkup edaran yang baru tersebut mengatur pelayanan di kantor pertanahan saja," ungkapnya.

Mengenai Perbup Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pengawasan dan Pengendalian Transaksi Jual Beli dan Peralihan Atas Hak Tanah di Lokasi IKN pada Kabupaten PPU, dia menyampaikan, pihaknya sudah mengoreksi dengan menerbitkan tinjauan sistemik perihal saran perbaikan kebijakan pertanahan di PPU. "Pemkab PPU sendiri telah menerbitkan SK tim terkait peninjauan aturan (Perbup Nomor 22/2019) tersebut. Kami pun telah bersurat kembali beberapa waktu lalu untuk Pemkab PPU menetapkan timeline pelaksanaan kerja SK itu," tegasnya.

Kendati ada larangan lewat peraturan bupati, pelayanan pertanahan di Kecamatan Waru, Penajam dan Babulu telah berjalan normal. Hanya, perbup tersebut belum dievaluasi, kendati SK tim peninjau aturan telah ditandatangani bupati PPU tanggal 18 April 2023. "Sedangkan Kukar, saya mendapatkan informasi bahwa pemkab sedang menyusun surat terkait teknis pelayanan pertanahan. Di antaranya surat keterangan tanah di wilayah dealinasi IKN, yang diterbitkan kecamatan, kelurahan, hingga desa," pungkasnya. (riz/k16)

ASEP SAIFI

@asepsaifi

RIKIP AGUSTANI

[email protected]