BALIKPAPAN- Pemerintah akan mewajibkan pengembang perumahan membangun hunian berimbang di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara. Kebijakan itu masuk poin utama Rancangan Perubahan Undang-Undang 3/2022 tentang IKN. Melalui regulasi tersebut, diharapkan mempercepat penyediaan hunian terjangkau bagi masyarakat di Nusantara. Namun, muncul kekhawatiran bila nantinya hunian sederhana itu belum benar-benar ramah di kantong masyarakat.
Itu disebabkan permasalahan lahan dan material. Wakil Ketua Umum Bidang Perundang-undangan dan Regulasi Properti Dewan Pengurus Pusat Real Estate Indonesia (DPP REI) Ignesjz Kemalawarta mengungkapkan, meski ada kemungkinan harga tanah di IKN masih relatif rendah, harga bangunan diperkirakan tinggi. Itu disebabkan hampir semua material bangunan didatangkan dari luar Kaltim. Jadi, menimbulkan biaya pembangunan yang lebih tinggi lagi.
“Jangan-jangan biaya yang bisa dibangun rumah sederhana di Jawa, dibangun di Kalimantan mungkin dua kali lipat. Nah, ini dari pemerintah perlu ada dukungan, sehingga biaya ini tidak menjadi dua kali lipat,” katanya dalam diskusi publik Rancangan Perubahan Undang-Undang 3/2022 tentang IKN. Dia menuturkan, backlog perumahan di Kaltim masih relatif rendah daripada di Pulau Jawa. Menurutnya, backlog perumahan di Kaltim sekira 300 ribu rumah.
Secara umum, backlog perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dan jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat.
“Ini backlog yang kecil. Dibandingkan backlog terbesar di Jawa Barat, DKI, dan Jawa Timur. Jawa itu besar sekali backlog-nya. Jadi pangsa pasarnya ada di situ,” ujarnya. Dia juga mengingatkan para pengembang yang akan membangun perumahan di IKN perlu mempertimbangkan pangsa pasar. Salah satunya, ASN yang akan pindah ke IKN dan berminat membeli rumah.
Jangan sampai, sambung dia, para pengembang membangun perumahan lebih dahulu tapi tak melihat pangsa pasarnya nanti. “Mungkin ASN yang akan pindah ke situ. Dan mau beli rumah. Itu mungkin pasarnya. Jadi perlu dipasarkan dulu, sehingga rumah itu dibangun tidak dalam keadaan kosong dan tidak terjual,” ungkap Ignesjz.
Sementara itu, Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Otorita IKN Silvia Halim mengatakan, Otorita IKN masih membahas secara internal, agar pada akhirnya harga rumah sederhana di IKN bisa benar-benar terjangkau. Dengan melihat harga tanah dan bangunan, dia menyebut, perlu sebuah kebijakan untuk memastikan peruntukkannya. “Jika untuk rumah sederhana, rumah terjangkau akan ada harga tanah yang khusus. Untuk kepentingan tersebut,” terangnya.
Selain itu, mengenai harga bahan bangunan yang relatif tinggi, mantan direktur konstruksi PT MRT Jakarta ini menyampaikan, kendala seperti itu sudah dihadapi sekarang.
“Memang kami melihat untuk jangka menengah dan jangka panjangnya, perlu ada strategi khusus mengenai supply chain (rantai pasokan) yang lebih terstruktur. Sehingga ketersediaan material pembangunan bisa lebih terjamin. Dan end up-nya jadi lebih terjangkau,” terang Silvia.
Otorita IKN, lanjut dia, juga sudah mencoba memetakan sumber material pembangunan IKN. Termasuk jalur transportasi untuk pengangkutan material yang selama ini didatangkan dari luar Kalimantan menggunakan jalur laut. “Bagaimana itu bisa kita dukung ketersediaannya, sehingga bisa memastikan harga terjangkau juga nantinya,” jelasnya. (riz/k16)
RIKIP AGUSTANI
[email protected]