Ratusan investor dari Singapura melihat langsung pembangunan IKN di Kaltim. Mereka disebut tertarik berinvestasi di sektor energi hijau, bahan bangunan, transportasi, infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
SEPAKU-Permasalahan pertanahan menjadi prioritas yang harus dituntaskan di Ibu Kota Nusantara (IKN). Pasalnya, hal tersebutlah yang menyebabkan banyak investor dari dalam dan luar negeri belum menanamkan modalnya di IKN. Satgas Khusus Percepatan Investasi IKN yang dikomandoi Luhut Panjaitan, menargetkan, persoalan pertanahan di Nusantara selesai pertengahan tahun ini.
“Sekarang ini, kita bereskan tanah. Karena ada beberapa tanah yang belum beres. Kita percepat prosesnya,” katanya usai berkunjung ke Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) IKN (31/5). Kunjungan Luhut sekaligus menemani “blusukan” sejumlah pejabat dan 130 pengusaha asal Singapura yang melihat langsung pembangunan IKN di Kecamatan Sepaku, Penajam Paser Utara (PPU).
Luhut melanjutkan, upaya percepatan penuntasan masalah pertanahan di IKN sedang dilaksanakan tim terpadu. Melibatkan Polda Kaltim, Kodam VI/Mulawarman, juga Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kaltim. Termasuk Otorita IKN yang memiliki kewenangan mengelola tanah di IKN sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 65 Tahun 2022 tentang Perolehan Tanah dan Pengelolaan Pertanahan di IKN.
Melihat progres saat ini, Luhut pun yakin, pada 17 Juli 2023, semua persoalan pertahanan di IKN bisa diselesaikan. Termasuk pengadaan lahan milik warga yang masuk Wilayah Perencanaan (WP) pada Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) di IKN. “Kita semua padu. Dan kami sudah bekerja dua-tiga minggu terakhir ini. Alhamdulillah, sudah terpenuhi secara teknis. (Tanah milik warga) kita appraisal dengan benar. Kita enggak mau, mencederai masyarakat. Dan masyarakat enggak boleh ngarang-ngarang yang enggak jelas. Semua harus kita lakukan dengan basis data yang benar. Dan kita audit,” tegas purnawirawan TNI ini.
Pria yang saat ini menjabat Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marves) mengungkapkan, para pengusaha asal Singapura sangat antusias ketika melihat progres pembangunan IKN. Mereka diajak melihat dan berdiskusi langsung di Titik Nol Nusantara. Selanjutnya ke lokasi pembangunan jalan Sumbu Kebangsaan Barat, dan mengunjungi kompleks tempat tinggal pekerja konstruksi IKN.
Dia menyebut, para calon investor menyampaikan keinginannya berinvestasi pada beberapa sektor di IKN. Mulai investasi di sektor energi hijau, bahan bangunan, transportasi, infrastruktur, pendidikan, hingga kesehatan. “Dan akan difokuskan pada WP (wilayah perencanaan) 1. (Luasnya) sekitar 6.700 hektare untuk mereka investasi. Di samping WP 2 sampai WP 9,” katanya.
Setelah menemani dan mengajak calon investor asal Singapura berkunjung ke IKN, dijadwalkan pada 5 Juni nanti, giliran Luhut yang akan mengunjungi Singapura untuk memenuhi undangan forum pengusaha Singapura. Selanjutnya, pada 7 Juni, giliran Presiden Joko Widodo yang akan menyampaikan pidato di hadapan forum pengusaha di Singapura. Kunjungan para pengusaha asal Singapura itu turut didampingi Duta Besar Singapura untuk Indonesia Kwok Fook Seng.
Dikatakan Kwok Fook Seng, dia optimistis dan antusias dengan progres IKN saat ini. “Kemarin, presiden (Presiden Joko Widodo) masih mendeskripsikan proyek ini sebagai sebuah mimpi. Namun besok, mimpi itu akan menjadi kenyataan karena kita akan mengunjungi langsung tempat di mana impian itu dibangun,” ucapnya.
Di lokasi yang sama, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menambahkan, pengusaha asal Singapura yang diajak ke IKN ini adalah yang berminat langsung berinvestasi di IKN. “Sekarang mereka melihat sendiri. Dan terkesan melihat rencana pembangunan yang tertata. Ini merupakan peluang yang luar biasa bagi mereka. Karena itu, kita tunggu saja proses selanjutnya. Dan kami dari KBRI siap memfasilitasi,” katanya.
Pria yang akrab disapa Tommy ini meminta Otorita IKN menyambut keinginan dari para pengusaha Singapura untuk berinvestasi. Menurutnya, dengan biaya pembangunan IKN sekitar USD 32 miliar atau sekira Rp 500 triliun sampai 2045, maka perlu melibatkan partisipasi swasta. Tak cukup dengan anggaran pemerintah yang bersumber dari APBN. Dia berharap, ruang keterlibatan investor ke depannya, baik dalam maupun luar negeri dalam pembangunan IKN menjadi besar.
“Tentunya ini akan kembali kepada kebutuhan Otorita IKN yang akan didanai investor. Orang bisa investasi apa saja, tetapi harus investasi yang dibutuhkan pengembangan Otorita IKN,” ungkapnya. Sebelumnya, pada 16 Maret 2023, Otorita IKN melakukan nota kesepahaman (MoU) untuk mengembangkan kota layak huni di IKN dengan Center for Livable Cities (CLC), Kementerian Pembangunan Nasional Singapura.
Penandatanganan tersebut dilakukan Kepala OIKN Bambang Susantono dan Menteri Pembangunan Nasional Singapura Desmond Lee, di sela-sela Leaders’ Retreat antara Presiden RI Joko Widodo dan Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, di Singapura, Dalam nota kesepahaman ini, cakupan kerja sama yang akan dilakukan antara lain pengembangan kota pintar dan kota hijau, transportasi terpadu dan pembangunan infrastruktur, pembangunan komunitas yang tangguh dan inklusif. Tak hanya itu, kerja sama yang dilakukan terkait hal perencanaan kawasan urban berkepadatan tinggi, manajemen panas dan kelembapan, serta langkah-langkah mitigasi, dan adaptasi dalam perencanaan dan pembangunan urban. (riz/k16)
Rikip Agustani
[email protected]