SAMARINDA–Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda mengajak beberapa organisasi perangkat daerah (OPD) teknis untuk melakukan pengendalian banjir di Jalan Pelita 8, Perum Korpri, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan. OPD teknis yang terlibat antara lain Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Litbang (Bappedalitbang), Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), hingga Balai Wilayah Sungai (BWS) Kalimantan IV.
Rapat koordinasi dilakukan di Kantor BPBD Samarinda, Jumat (26/5). Rapat ini merupakan tindak lanjut dari laporan masyarakat mengenai banjir yang kerap terjadi di Pelita 8. Menurut Kepala BPBD Samarinda Suwarso, salah satu penyebab banjir adalah terhambatnya aliran salah satu anak sungai di kawasan tersebut oleh sedimentasi dan gulma.
“Makanya kami mengundang BWS Kalimantan IV selaku instansi yang bertanggung jawab memelihara sungai-sungai untuk bisa membantu berperan melakukan normalisasi,” ujarnya.
Dia berharap, normalisasi sungai bisa segera dilakukan agar banjir tidak lagi mengganggu warga Pelita 8. Salah satu warga setempat, Nurul Fatimah mengaku sudah lebih delapan tahun tinggal di Perum Korpri. Banjir dua kali terjadi sebulan. “Banyak lansia jadi korban ketika banjir. Mereka ini pensiunan PNS yang menghabiskan masa tua di perumahan ini. Kami hanya berharap secepatnya banjir bisa ditangani,” katanya.
Sementara itu, Kepala Satuan Kerja Operasi dan Pemeliharaan BWS Kalimantan IV Adi Kusworo menyatakan kesiapannya untuk membantu mengatasi banjir di Pelita 8. Ia mengatakan, sungai Sambutan yang melintasi kawasan tersebut masuk dalam wilayah aliran Sungai Mahakam.
“Tahun ini kami ada program normalisasi beberapa sungai di Samarinda. Ada yang belum dikerjakan. Kami akan mengalihkan anggaran pada titik lain ke sungai Sambutan,” ucapnya.
Di sisi lain, anggota TWAP bidang Infrastruktur, Lingkungan, dan Pengendalian Banjir Dana Adikusuma menyampaikan posisi pihaknya dalam setiap permasalahan adalah agar program visi-misi wali kota bisa terlaksana. Salah satunya, penanganan banjir. Dia berharap bisa dilakukan percepatan sehingga dampaknya bisa dirasakan masyarakat.
“Tentu kami akan menyampaikan saran-saran sebagai bahan pertimbangan wali kota dalam pengambilan keputusan. Banjir ini banyak terjadi di berbagai wilayah. Makanya saat ini kami mendorong OPD tidak hanya menghitung titik genangan namun juga menghitung luasan dampak banjir. Sehingga program-program yang diusulkan bisa tepat sasaran,” jelasnya. (kri/k8)
DENNY SAPUTRA
@dennysaputra46