Tepat 20 Mei, Hari Kebangkitan Nasional telah berusia 115 tahun. Tahun ini, tema yang diusung adalah Semangat untuk Bangkit. Senada dengan keinginan DPRD Samarinda agar pembangunan di Kota Tepian benar-benar bangkit, berkesinambungan tanpa memandang kepentingan politik dan siapa sedang memimpin.

SAMARINDA - Terutama dari sisi infrastruktur jalan, penanganan banjir dan perbaikan sumber daya manusia. Usia Kota Samarinda sudah 355 tahun, dan Pemkot Samarinda berulang tahun ke-63. Anggota Komisi III DPRD Angkasa Jaya Djoerani melihat, mestinya kalau melihat usia pemkot, kondisi jalan di Samarinda harus sepadan. Jangan ada lagi jalan rusak atau berlubang seperti yang masih terjadi saat ini.
“Semangat Harkitnas mestinya terus merasuk di dalam diri orang Indonesia. Kalau terkait pembangunan, kebangkitan itu harus ditandai dengan semangat yang sama membangun kota, dengan perencanaan matang yang berkesinambungan.
Semua kekuatan politik tertentu, lanjut dia, harus punya kesepakatan mengamankan kebijakan. Kalau gerbong berganti, mestinya pembangunan tetap searah. Tinggal penambahan sesuai keinginan pemimpin baru. Terutama dari sisi pembangunan infrastruktur jalan, penanganan banjir, serta peningkatan SDM.
Misalnya, keluhan kondisi jalan dalam kota yang masih belum mulus. Konsep pembangunan berkesinambungan sudah selayaknya menjadikan kondisi jalan di Samarinda mulus tanpa hambatan, meski di pinggiran kota. Kalaupun jalan yang ada bukan wewenang pemkot, tinggal melakukan lobi dengan pemprov. Sepanjang jalan berada di wilayah Samarinda, semangat memperbaikinya harus tetap sama.
“Gunakan seluruh kekuatan untuk melakukan lobi, memastikan jalan segera mulus. Jangan menyusun proyek yang tidak bermanfaat. Pastikan anggaran dan proyek yang sedang dikerjakan selaras. Jangan sampai, proyek disusun namun anggaran belum pasti,” ujarnya.
Kebangkitan yang bermakna dalam bagi pembangunan di Samarinda, sebut politikus PDIP itu, bermuara pada keinginan yang sama membangun kota tanpa kepentingan apapun di belakangnya. Semua SDM di pemkot punya semangat yang sama mengubah wajah kota menjadi lebih baik. Seperti upaya mengurangi banjir harus dilakukan serentak, sehingga hasilnya benar-benar terasa.
Tentang perbaikan jalan tersebut, dia meminta, dibentuk semacam UPTD di tingkat kecamatan. Begitu ada jalan rusak di kelurahan atau jalan lingkungan segera lakukan perbaikan dengan dana UPTD tadi. Apalagi jalan utama, mestinya sudah diperbaiki. “Kita memang harus iri dengan kondisi jalan utama di Jawa, begitu mulus,” tandasnya.
Dalam hal pembangunan SDM di Samarinda, Angkasa melihat, keberadaan sekolah dan perguruan tinggi cukup memadai. Tinggal menyamakan mutu sekolah di pinggiran dan perkotaan tak berbeda jauh. Segera perbaiki dan adakan fasilitas sekolah yang masih kurang.
PESAN PAHLAWAN
Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Samarinda Achmad Sopian menyatakan, sebagai warga negara, memaknai Harkitnas dengan kondisi terkini. Generasi muda dan semua stakeholder yang ada punya tugas membangun Kota Samarinda sebagaimana pesan pejuang dan pahlawan.
Tentang semangat Harkitnas tersebut, dia sepakat, mestinya dimulai dari hal sepele namun sudah menjadi penyakit kronis yang tak kunjung diselesaikan. Misalnya kalau ada jalan berlubang atau jalan keriting, jangan dibiarkan terlalu lama. Jangan tunggu bertahun-tahun sehingga berpotensi menimbulkan korban jiwa.
“Kita berharap instansi terkait di Samarinda segera memastikan jalan layak dilewati. Bagian yang menangani jalan di PUPR memang harus tanggap dari sisi penanganan dan anggaran. Aktif berkomunikasi dengan Pemprov Kaltim, kalau ternyata jalan tersebut wewenang mereka. Kami juga siap ikut melakukan lobi bersama teman-teman pemkot,” ujarnya.
Hal sepele lainnya, lanjut dia, pembenahan bahu jalan yang sekarang dibahas melalui Raperda Pemanfaatan Jalan. Semangat raperda tersebut sejalan dengan Harkitnas. Semangat untuk bangkit, seperti tema Harkitnas tahun ini harus dimulai dari pembenahan kota.
Kota harus dibikin teratur. Bahu jalan bahkan bisa menjadi sumber retribusi yang menjanjikan ketika dilakukan penertiban. Potensi parkir begitu besar dari bahu jalan, tinggal membuat payung hukum melalui perda.
“Pengusaha harus memberikan contoh, menjadi warga negara yang baik. Jangan sampai mereka menggunakan fasilitas negara untuk kepentingan perusahaan tanpa memperhatikan pengguna jalan lainnya,” tuturnya.
Hal lain, dia meminta, kesehatan masyarakat diperhatikan. Kesejahteraan rakyat harus ditingkatkan agar keberadaan pemerintah benar-benar terasa. Dorong usaha UMKM agar perekonomian masyarakat meningkat. Bahu jalan nanti, bisa melibatkan UMKM ikut mengisi ruang yang ada. Tentu dengan usaha yang terarah dan mempunyai kontribusi retribusi untuk pemkot. (adv/waz/kri)