Serapan Anggaran IKN Masih Rendah

UTAMA

Selasa, 02 Mei 2023 22:00

Triwulan I 2023, Baru Cair Rp 1,17 T dari Total BelanjaRp 21,94 Triliun

Bangunan hunian pekerja di IKN.

BALIKPAPAN–Serapan anggaran pembangunan infrastruktur dasar Ibu Kota Nusantara (IKN) pada triwulan pertama 2023 masih cukup rendah. Hingga 31 Maret, alokasi anggaran baru terserap 5,4 persen atau senilai Rp 1,17 triliun. Sementara itu, total pagu anggaran yang disediakan pada APBN 2023 sebesar Rp 21,94 triliun.

Mengutip data yang dirilis Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Kementerian Keuangan (Kemenkeu), total alokasi APBN 2023 untuk Kaltim sebesar Rp 30,24 triliun. Perinciannya, sebesar 72,55 persen atau Rp 21,94 triliun diperuntukkan pembangunan infrastruktur dasar IKN. Selebihnya, Rp 8,3 triliun untuk kegiatan lainnya atau non-IKN. Pagu sebesar Rp 21,94 triliun itu, terbagi atas kegiatan belanja modal sebesar Rp 0,84 triliun, dan kegiatan belanja barang sebesar Rp 21,1 triliun.

Anggaran tersebut tersebar pada beberapa kementerian dan lembaga. Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sebanyak 98,1 persen yang terbagi dalam 24 satuan kerja (satker). Kemudian, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) sebanyak 0,40 persen untuk 8 satker, lalu Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar 1,49 persen untuk 5 satker.

Jika diperinci, pagu anggaran Kementerian PUPR pada tahun ini sebesar Rp 22,95 triliun dengan realisasi saat ini sekitar Rp 1,32 triliun. Dibanding tahun lalu (year on year), pertumbuhannya sebesar 318,46 persen. Hal ini didorong kenaikan realisasi belanja modal pembangunan IKN yang ditopang tiga satker. Di antaranya, pelaksanaan Jembatan Pulau Balang, lalu pembangunan perumahan dan kawasan permukiman di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan IKN. Realisasi akumulasinya sekitar Rp 902,3 miliar.

Meski secara nominal realisasi Kementerian PUPR besar, namun secara persentase hanya 5,76 persen dari total pagu 2023. Menurut Kemenkeu, rendahnya daya serap anggaran di Kementerian PUPR, disebabkan satuan kerja yang didominasi belanja modal dengan progres 5,4 persen.

“Seperti pada 2022, belanja modal baru dapat terealisasi setelah adanya kontrak/lelang/tender yang biasanya membutuhkan waktu yang sedikit lebih lama dari jenis belanja lainnya untuk terealisasi. Dan dipakai 75 persen untuk belanja IKN. Belanja terbesar APBN pada triwulan pertama tahun 2023 berada pada Kementerian PUPR. Dan pencairannya baru dilakukan pada triwulan ketiga atau keempat,” kata Kepala Kantor Wilayah DJPb Kaltim, M Syaibani dalam keterangan resminya.

Kementerian dengan pagu anggaran terbesar lainnya adalah Kementerian Pertahanan (Kemenhan). Nilainya Rp 1,23 triliun. Namun, realisasinya baru Rp 225,14 miliar. Selanjutnya Polri, dari Rp 1,21 triliun realisasi Rp 250,86 miliar. Kemudian, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek). Dari pagu anggaran Rp 1,08 triliun, realisasinya baru Rp 92,74 miliar.

Lalu Kementerian Perhubungan (Kemenhub), dari Rp 741,22 miliar, baru terserap Rp 112,35 miliar. Terakhir Kementerian Agama (Kemenag), dari total pagu Rp 722,71 miliar, realisasinya baru Rp 91,32 miliar. “Sisanya ada di kementerian/lembaga lainnya. Ada di bawah angka Rp 500 miliar. Jadi ini saja sudah 90 persen lebih terbagi di dalam 6 kementerian ini,” imbuhnya.

Mantan kepala Kantor Wilayah DJPb Sulawesi Barat (Sulbar) ini menambahkan, data realisasi penyerapan APBN di Kaltim, merupakan data yang berasal tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yang ada di Kaltim. Lanjut dia, jika melihat alokasi anggaran pada 2021 dan 2022, terlihat sekali keberadaan IKN sangat berdampak terhadap pengelolaan APBN di Kaltim. Pada 2020, pagu APBN untuk kegiatan pembangunan IKN hanya Rp 568 miliar, dengan realisasi sebesar Rp 561 miliar.

Selanjutnya, pada 2021, dari total anggaran Rp 875 miliar, realisasi belanja mencapai Rp 842 miliar. Peningkatan signifikan terjadi pada 2022. Pagu APBN untuk pembangunan IKN meningkat drastis menjadi Rp 7,35 triliun, dengan realisasi sebesar Rp 6,32 triliun. “Karena itu, (serapan anggaran) ini sangat tergantung dengan kinerja dari teman-teman di Kementerian PUPR. Dan alokasi dana yang sudah terserap saat ini, rata-rata merupakan paket pekerjaan lanjutan (Multi Years Contract/MYC) dari tahun sebelumnya,” ungkapnya.

Untuk diketahui, hingga April lalu, secara keseluruhan progres pembangunan IKN mencapai 27 persen. Adapun total paket pengerjaan IKN yang telah dikerjakan sebanyak 76 kegiatan. “Saya kira masih dalam skedul. Yang baru mau dipercepat lagi pembangunan 47 tower untuk ASN (aparatur sipil negara) pindah ke sini tahun depan. Untuk sekitar 2.550 ASN, Hankam, BIN, dan Polri. Itu akan selesai Desember 2024. Tetapi Juli 2024, 12 tower akan sudah selesai. Full furnish dan siap untuk dihuni,” kata Menteri PUPR Basuki Hadimuljono ditemui di IKN, akhir bulan lalu.

Lanjut dia, pihaknya saat ini fokus menyelesaikan fondasi bangunan Istana Negara Nusantara di KIPP IKN. Progres pengerjaan mencapai 6 persen. Setelah pembangunan fondasi dinyatakan rampung, selanjutnya dilakukan pemasangan bilah-bilah berbentuk burung Garuda. “Totalnya ada 5 ribu bilah. Sekarang sudah lebih 1.000 bilah yang selesai dikerjakan di Bandung. Dan Agustus sudah mulai dipasang,” katanya. (riz/k8)

Rikip Agustani

[email protected]

UTAMA

BERITA TERKAIT

BACA JUGA