
SAMARINDA – Capaian kinerja terealisasi 122 persen yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun dalam Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) APBD 2022 jadi atensi khusus legislator Kota Tepian. Khususnya, para wakil rakyat yang masuk dalam panitia khusus (pansus) LKPj yang baru dibentuk pada 30 Maret lalu.
“Memang jadi atensi dalam kerja pansus nanti,” ungkap Ketua Pansus LKPJ Samarinda Angkasa Jaya dikonfirmasi (31/3).
Dengan jumlah realisasi kinerja yang cukup besar, menurut dia, berpotensi pada penyerapan anggaran berlebih yang berpeluang memberi dampak pada APBD 2023 ini. APBD Samarinda 2022 hanya berkisar Rp 2,6 triliun dengan penambahan sekitar Rp 554 miliar menjadi Rp3,28 triliun, ketika disahkan dalam APBD Perubahan 2022.
Dampak yang dimaksudnya, bisa saja menjadi penanda adanya kelebihan penggunaan anggaran yang berujung harus dibebankan penyelarasannya anggaran di tahun ini. Salah satu dugaannya, ada perencanaan yang dadakan muncul atau kelebihan penggunaan seperti yang diduganya di awal.
“Masih banyak peluang mengapa capaiannya bisa segitu. Jika berkisar 105 persen mungkin masih wajar. Makanya pansus akan susun agenda menelusuri penggunaan itu,” aku politikus PDI Perjuangan ini.
Pansus memiliki tenggat waktu selama 25 hari mengevaluasi LKPJ yang disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun tersebut. Sepanjang itu, pansus bakal menyusuri program-program kerja yang sudah dijalankan tahun lalu, serta menggelar audiensi dengan organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemkot untuk mencari tahu alasan capaian yang luar biasa tersebut.
“Tapi output pansus bukan mengevaluasi secara asal. Kami akan memberi evaluasi positif untuk pemkot terus membangun Samarinda yang lebih layak untuk masyarakat,” tandasnya. (adv/ryu/kri)