Proyek Istana Negara Sudah 8 Persen

UTAMA

Sabtu, 18 Maret 2023 14:16

Dana Terserap Mencapai Rp 18,01 Triliun, Jepang-Korea Lirik Sektor Infrastruktur dan Transportasi

Terdapat 103 proyek konstruksi senilai Rp 23,94 triliun yang akan digarap Kementerian PUPR pada tahap awal pembangunan infrastruktur IKN sepanjang 2022–2024.

BALIKPAPAN-Awal tahun ini pemerintah tancap gas untuk memperkuat dan memperluas kerja sama internasional pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim. Setelah “jualan” di Jepang akhir Februari lalu, pemerintah melanjutkan gerilya menggaet investor dari Singapura dan Korea Selatan sepanjang pekan ini.

Dengan Korea Selatan misalnya. Pemerintah melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengajak pemodal Negeri Ginseng berinvestasi di sektor ketersediaan air baku, pengembangan ekonomi, dan transportasi. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan, kerja sama antara Indonesia dan Korea Selatan telah terjalin cukup lama.

Terlebih, sebelumnya Kementerian PUPR telah bekerja sama dengan K-Water yang telah memiliki pengalaman, teknologi, dan kapabilitas yang sangat baik dalam sektor pengelolaan air. Di samping itu, lanjut dia, Indonesia dan Korea Selatan memiliki nota kesepahaman tentang Kerja Sama Teknis Pemindahan dan Pembangunan IKN yang akan menjadi landasan mekanisme bilateral, serta dasar bagi perusahaan-perusahaan Korea Selatan untuk secara aktif berkontribusi dalam bekerja sama membangun IKN Nusantara.

“Adanya forum ini menjadi starting point kerja sama kita, terutama dalam pengembangan IKN Nusantara. Kita sudah punya MOU sebagai landasan kerja sama. Dan personally, kami sangat nyaman dan terbuka kalau bekerja sama dengan Korea Selatan,” kata Basuki saat menghadiri acara Korea-Indonesia New City Cooperation Forum yang diselenggarakan oleh Kementerian Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan di Hotel Mulia, Jakarta.

Forum itu dihadiri 16 perusahaan asal Korea Selatan sebagai calon investor IKN. “Kalau kita ingin improve Jakarta dari segala hal, at all cost jauh lebih mahal daripada mengembangkan IKN Nusantara. Di samping itu, Pemerintah Indonesia juga ingin lebih memeratakan pembangunan di seluruh Indonesia,” jelas Basuki. Sementara itu, Menteri Pertanahan, Infrastruktur dan Transportasi Korea Selatan Won Hee-Ryong berharap, melalui forum yang digelar kemarin, kedua negara dapat menciptakan nilai-nilai dan peluang kerja sama baru. “Saya berharap kedua negara akan terus aktif bekerja sama dan bergerak menuju masa depan yang lebih baik, serta koneksi antara Indonesia dan Korea Selatan dapat terjalin lebih erat,” kata Won.

Sebelum Korea Selatan, pemerintah lebih dulu mengantongi 20 surat ketertarikan atau letter of intent (LoI)perusahaan swasta Singapura yang ingin berinvestasi di IKN. Kepastian itu didapat setelah Presiden Joko Widodo bertemu Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong, Kamis (16/3), di Singapura. “Saya menyambut baik beberapa hasil leaders’ retreat ini. Yang pertama, besarnya minat investor Singapura dalam pembangunan IKN Nusantara,” sebut presiden.

Pada kesempatan yang sama, Lee Hsien Loong mengungkapkan dukungannya terhadap pembangunan IKN serta visi Presiden Joko Widodo untuk mewujudkan IKN sebagai kota pintar dan kota hijau. “Singapura dengan senang hati mendukung visi presiden (Joko Widodo). Kami akan berkontribusi melalui knowledge sharing dan bergabung dalam kegiatan RND (penelitian dan pengembangan),” ujar Lee.

Dia mengungkapkan, salah satu nota kesepahaman atau MoU yang dihasilkan dalam pertemuan itu mencakup kerja sama peningkatan kapasitas, berbagi pengetahuan, dan penelitian untuk mendukung perencanaan dan pengembangan Nusantara sebagai kota pintar dan berkelanjutan. Selain menyatakan ketertarikan para pelaku usaha Singapura terhadap pembangunan IKN, Lee menyampaikan pihaknya akan mendorong pelaku usaha Singapura untuk hadir dalam forum investor IKN yang akan dilaksanakan Mei mendatang.

“Saya menyampaikan kepada Presiden Jokowi, kami menantikan forum investor yang direncanakan pada bulan Mei untuk menunjukkan kepada para investor apa yang ditawarkan Nusantara dan untuk menarik minat mereka pada pembangunan tersebut. Kami akan mendorong pengusaha dan perusahaan Singapura untuk berpartisipasi dalam forum ini,” ungkapnya. Melengkapi minat pebisnis Korea Selatan dan Singapura, akhir bulan lalu Kementerian Perhubungan menggelar pertemuan dengan investor Jepang.

Melalui Japan-Indonesia Economic Committee of Keidanren Event, forum bisnis tersebut dihadiri sekitar 90 pelaku bisnis asal Negeri Matahari Terbit. Dalam pertemuan tersebut, Menhub Budi Karya Sumadi membeberkan sejumlah infrastruktur transportasi yang akan dibangun dan dikembangkan di IKN. Di sektor darat, pemerintah akan membangun sistem angkutan umum massal berupa bus rapid transit (BRT), autonomous minibus, dan autonomous BRT.

Kemudian di sektor perkeretaapian, akan dibangun kereta api Bandara Sepinggan dari transit oriented development (TOD) Karang Joang, Balikpapan hingga IKN sepanjang 47 kilometer, dengan waktu tempuh sekitar 30 menit. Sementara di sektor transportasi udara, akan dibangun Bandara VVIP IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) yang akan digunakan untuk menerima tamu kenegaraan dan kegiatan pemerintahan, dengan jarak tempuh perjalanan darat 40 kilometer dari istana presiden.

Selanjutnya di sektor laut, akan dibangun dermaga wisata dan pelabuhan kontainer. Pembangunan di sektor-sektor tersebut diharapkan pemerintah melibatkan partisipasi swasta. "Pembangunan infrastruktur di IKN membutuhkan biaya yang besar. Maka itu dibutuhkan pendanaan kreatif non-APBN, seperti melalui skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) dan skema konsesi, yang melibatkan berbagai pihak, baik di dalam maupun luar negeri. Skema ini menjadi target utama dalam mendanai pembangunan dan pengembangan IKN," ujar Budi Karya.

Progres IKN

Sementara itu, hingga Maret 2023, pembangunan di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN di Kecamatan Sepaku, PPU sudah mencapai 23 persen. “Bahkan ada yang sudah 100 persen. Misalnya tiga ruas jalan logistik. Kemudian Embung Mentawir,” kata Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Danis Hidayat Sumadilaga dalam keterangan resmi Kementerian PUPR. Adapun progres kantor presiden dan istana negara, Danis menyebut, progresnya masing-masing di angka 5,8 persen dan 8 persen.

Untuk diketahui, tahap pertama pembangunan IKN berlangsung pada 2022-2024 dengan fokus pembangunan pada Wilayah Perencanaan (WP)-I atau KIPP seluas 6.671 hektare. Dari luas tersebut, 75 persen di antaranya akan dipertahankan sebagai kawasan hijau. Wilayah Perencanaan KIPP WP-I dibagi menjadi tiga zona. Yaitu Zona 1A (pemerintahan inti), Zona 1B (pemerintahan-pendidikan-perumahan), dan Zona 1C (pemerintahan–kesehatan–perumahan).

Pembangunan infrastruktur IKN dilaksanakan Kementerian PUPR untuk tahap awal 2022-2024 terdiri dari sekitar 103 proyek konstruksi dengan total biaya USD 1,59 miliar atau Rp 23,94 triliun yang seluruhnya berasal dari anggaran pemerintah. Hingga pekan ke-2 Februari 2023, total biaya proyek yang sudah terkontrak senilai Rp 18,01 triliun setara USD 1,2 miliar. (riz/k16)

UTAMA

BERITA TERKAIT

BACA JUGA