Heru Arnanda
Mahasiswa Magister Administrasi Publik Universitas Mulawarman
Data dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) per 24 Februari 2023 saat Rapat Kerja Nasional Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Balikpapan, Kalimantan Timur, bakal ada 17 ribu aparatur sipil negara (ASN) yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) pada 2024. Bakalkah ini terwujud meskipun sudah berganti presiden?
Bagi warga Kaltim pemindahan IKN jadi angin segar pembangunan di daerah. Terbukti sejak dimulainya proses pembangunan pada 2021, jalan di berbagai titik sekitar IKN mulai diperbaiki. Bahkan sekarang jalur lintas Kecamatan Sepaku yang menghubungkan Kabupaten PPU dan Balikpapan sampai Kutai Kartanegara kini sudah mulus. Iklim usaha pun semakin baik bagi warga sekitar. Banyak UMKM baru bermunculan. Ini menandakan bakal jadi kota besar. Belum lagi jika lintas Jembatan Pulau Balang sudah bisa dilewati.
Namun dari analisis warga luar atau pegawai yang bekerja selama ini di Kementerian di Jakarta, pasti jadi tantangan baru. Pasti ada yang enggan pindah dan memilih mutasi lebih dulu ke pemerintah daerah atau provinsi sekitar Pulau Jawa. Apalagi bagi yang sudah berkeluarga di Jakarta.
Jika target 17 ribu ASN tersebut tidak terealisasi, ini akan berdampak pada pelayanan publik yang dilayani kementerian di IKN nantinya. Saat ini saja dari informasi yang dihimpun penulis, dari beberapa jabatan untuk Otorita IKN yang dibuka di level Eselon III dan Eselon IV, masih banyak yang sepi peminat. Ada yang sudah pindah dari kementerian ke pemerintahan Otorita IKN, itu pun memang warga asli Kalimantan Timur.
Namun pemerintah tidak kehabisan ide agar para ASN tertarik pindah. Skema pemindahan ASN disiapkan sebaik mungkin. Tahap pertama, atau pada 2024, ASN, TNI, dan Polri yang dipindahkan ada 16.990 orang. Pemerintah bahkan menyiapkan beragam fasilitas untuk kenyamanan ASN yang pindah ke Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, seperti sarana olahraga, lahan hijau, apartemen, danau, dan lain sebagainya.
Hunian bagi ASN telah disiapkan berupa beberapa apartemen. Tower apartemen yang dibangun pada tahap awal ini berada pada ring 1 atau dekat dengan Istana Negara di Nusantara. Seluruh konstruksi dibangun ramah lingkungan untuk setiap bangunan bertingkat institusional, komersial, dan hunian. Fasilitas juga sedang dalam tahap pembangunan. IKN Nusantara akan dibangun area olahraga, lahan hijau, danau, dan lain sebagainya.
Tak hanya sarana penunjang, fasilitas seperti TK, SD, hingga rumah sakit bertaraf internasional akan dibangun di IKN Nusantara. Semua hunian dan fasilitas disiapkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) bersama Kementerian PUPR.
Perlu diketahui, Kawasan Strategis Nasional (KSN) IKN seluas 256.142 hektare, yang mencakup 199.962 hektare Kawasan Pengembangan IKN, serta 56.180 hektare Kawasan IKN. Sementara luas Kawasan Inti Pusat Pemerintahan yakni 6.596 hektare.
Dalam rancangan utama IKN, pembangunan IKN akan merestorasi 75 persen habitat alami. IKN didesain sesuai kondisi alam di sana, Lebih dari 75 persen terdiri dari kawasan hijau di Kawasan Pemerintahan IKN. Nantinya, 100 persen penduduk dapat mengakses ruang terbuka hijau rekreasi hanya dalam waktu 10 menit.
Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian PUPR merilis sebanyak 47 tower apartemen untuk ASN dan TNI-Polri di IKN akan dibangun pertengahan tahun in. Dengan jumlah tower sebanyak itu, diperkirakan dapat menampung 17 ribu orang. Alokasi anggaran yang disiapkan untuk pembangunan hunian tersebut sekira Rp 9,4 triliun.
Semoga infrastruktur ini memancing seluruh ASN berminat pindah dan wacana pemindahan IKN benar-benar terwujud. Tidak dimungkiri perubahan pimpinan politik di tingkat pusat tentu akan berdampak pada kebijakan kelanjutan pembangunan IKN dan pemindahan ASN. (luc/k8)