SEJAK terpilih 2019, anggota DPRD Samarinda dari Fraksi DPIP Sutrisno terbilang rajin mengunjungi masyarakat Samarinda Utara yang menjadi dapilnya. Berkomunikasi dengan petani dan peternak, menjadi pilihan yang menyenangkan baginya.
“Hampir seluruh kawasan pelosok di Samarinda Utara saya datangi, bahkan jauh sebelum saya terpilih menjadi anggota DPRD,” ujarnya.
Dari perbincangan mereka itu, tergambar nasib petani di Samarinda Utara yang murung. Mulai harga pupuk yang melonjak hingga Rp 1,4 juta per 100 kg dari Rp 400 ribuan. Sudah mahal, sebut dia, barang tak mudah didapatkan. Nasib miris lainnya, perubahan tanam dari awal tanah diberikan. Awal bertransmigrasi menggarap sawah. Lahan sawah tak maksimal, bergeser menanam sayur. Ketika sayuran juga tak dilanda kendala, kini menjadi peternak. Perubahan terjadi karena lahan tidak subur, dilanda banjir, hingga lumpur akibat praktik pertambangan dan pembangunan permukiman.
Berbekal lahan yang luas, Sutrisno melihat, mestinya Samarinda Utara bisa menjadi sentra pertanian dan peternakan. Lempake yang dulu pernah menjadi penghasil beras untuk Samarinda, bisa dikembalikan lagi kejayaannya dengan mengoptimalkan kebun sayur. Peternak sapi, kambing, ayam, hingga ikan juga harus mendapat dukungan maksimal dari sisi jalan, bantuan pertanian, hingga sarana pendidikan untuk anak-anaknya.
“Saya masih menemukan bantuan pertanian dan peternakan yang tak merata. Kelompok tani yang dapat itu-itu saja. Begitu juga fasilitas pendidikan, terutama SMPN harus ditambah. Satu SMPN melayani banyak kawasan tentu tidak mumpuni. Akhirnya harus masuk sekolah swasta. Belum jarak rumah dengan sekolah yang jauh. Bahkan ada sekolah yang menghadapi persoalan banjir tak kunjung terselesaikan. Termasuk ada SD ditinggalkan karena terendam lumpur,” tuturnya.
Dia mengakui, sejak terpilih aktif mendatangi dan berdiskusi dengan masyarakat petani dan peternak di dapilnya. Bahkan dalam seminggu, hampir setiap hari ke berbagai kawasan di Samarinda Utara. Dari berbagai pertemuan itulah, ada banyak persoalan terungkap. Termasuk kawasan transmigrasi yang belum kunjung mendapat perbaikan Jalan.
Bahkan terpanggil untuk menjadikan penduduk asli Lempake, Muang, Sei Siring, Tanah Merah hingga Berambai menjadi pengurus tingkat ranting di PDIP. “Mungkin berawal dari mengurus ranting, akhirnya bisa lolos ke DPRD. Keberadaan mereka mungkin membuat upaya membangun Samarinda Utara bisa lebih maksimal,” ujarnya. (s/waz/luc/k8)