PENAJAM-Elemen pemuda di Penajam Paser Utara (PPU) bertemu, dan menyikapi serius tentang tuntutan Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan), yang salah satunya menolak kedatangan awal 16.000 dari total 200.000 tenaga kerja pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara, jika tak memprioritaskan tenaga kerja lokal. “Perwakilan pemuda PPU tidak sepakat dengan pergerakan Gaskan yang akan melakukan aksi menolak 16 ribu pekerja dari luar, karena kita juga perlu kajian dan solusi untuk menyikapi persoalan tenaga kerja. Lagi pula dari kuota 200 ribu pekerja hanya 16 ribu yang mau didatangkan, slot masih sangat banyak untuk pekerja lokal, hanya kita juga harus melakukan upaya dalam rangka kesiapan,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) PPU Eko Cahyo Riswanto usai pertemuan, Selasa (7/2).
Selama hampir setengah hari kemarin, sejumlah tokoh pemuda di PPU bertemu membahas hal tersebut di Café Maccarina Penajam. Yaitu, Feri Palinggi, tokoh pemuda Toraja; Habri Kurniawan, pegiat Digitalisasi PPU; Abong, pengusaha konstruksi lokal PPU; Syahril, tokoh Pemuda PPU, dan Eko Cahyo Riswanto yang juga ketua Aliansi Pemuda PPU. Dalam pertemuan itu mereka mengeluarkan pernyataan sikap yang segera diserahkan kepada pemerintah melalui Badan Otorita IKN. “Rekomendasi dari pertemuan ini adalah mendukung pembangunan IKN, memastikan bahwa pemuda PPU mendukung pembangunan IKN, dan pemuda akan melakukan kajian terkait kebutuhan IKN yang melibatkan para tokoh muda PPU. Juga, mempersiapkan tenaga kerja lokal yang sesuai standardisasi kebutuhan IKN,” kata Eko Cahyo Riswanto.
Dalam rilis pers Gaskan mengeluarkan enam tuntutan. Pertama, menolak kedatangan awal 16 ribu dari total 200 ribu tenaga kerja pembangunan IKN, jika tak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kedua, meminta penambahan jatah deputi dari warga lokal Kaltim, melalui proses seleksi serta mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan-jabatan dalam struktur di bawahnya. Ketiga, meminta pemerintah pusat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di tanah Kaltim dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di IKN. Keempat, memberikan tambahan dana khusus kepada kota /kabupaten yang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN, dalam bentuk pembangunan fasilitas penunjang.
Kelima, memberdayakan pengusaha lokal untuk turut terlibat dalam pembangunan IKN. Keenam, membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemuda terkait perkembangan IKN. Gaskan men-deadline dua minggu agar tuntutannya dipenuhi, dan mengancam melakukan aksi besar-besaran sekaitan dengan tuntutan tersebut. Aliansi Gaskan ini di dalamnya terdiri dari unsur KNPI Kota Balikpapan, KNPI PPU, KNPI Kutai Kartanegara, organisasi Cipayung Kaltimtara dan BEM Nusantara Kaltim. (far/k15)
ARI ARIEF
[email protected]