PENAJAM-Rencana pemerintah mendatangkan 16 ribu dari total 20 ribu tenaga kerja pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kaltim bakal ada sandungan. Aliansi Gerakan Suara Rakyat Kaltim Nusantara (Gaskan) yang di dalamnya terdiri dari unsur Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kota Balikpapan, KNPI Penajam Paser Utara (PPU), KNPI Kutai Kartanegara (Kukar), organisasi Cipayung Kaltimtara dan BEM Nusantara Kaltim menyatakan menolak kedatangan tenaga kerja dari luar daerah tersebut, Minggu (5/2).
Dalam rilis pers, Gaskan mengeluarkan enam tuntutan. Pertama, menolak kedatangan awal 16.000 dari total 20.000 tenaga kerja pembangunan IKN, jika tak memprioritaskan tenaga kerja lokal. Kedua, meminta penambahan jatah deputi dari warga lokal Kaltim, melalui proses seleksi serta mengutamakan warga lokal untuk menempati jabatan-jabatan dalam struktur di bawahnya.
Ketiga, meminta pemerintah pusat serius dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pengembangan sumber daya manusia di tanah Kaltim dalam rangka mempercepat penyerapan tenaga kerja lokal di IKN. Keempat, memberikan tambahan dana khusus kepada kota/kabupaten yang merasakan dampak langsung dari pembangunan IKN, dalam bentuk pembangunan fasilitas penunjang. Kelima, memberdayakan pengusaha lokal untuk turut terlibat dalam pembangunan IKN. Keenam, membuka ruang dialog seluas-luasnya kepada masyarakat dan pemuda terkait perkembangan IKN. Gaskan men-deadline dua minggu agar tuntutannya dipenuhi, dan mengancam melakukan aksi besar-besaran sekaitan dengan tuntutan tersebut.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua DPD KNPI PPU 2021-2022 Eko Cahyo Riswanto kemarin menanggapi hal ini dengan mengatakan, sebagai masyarakat, bagian dari pemuda sepakat mendukung berjalannya pembangunan IKN. “Menanggapi pergerakan dilakukan oleh Aliansi Gaskan kita sepakat bahwa IKN harus memprioritaskan warga lokal, pengusaha lokal, memberi tambahan jatah deputi untuk orang lokal. Tapi, perlu juga mengkaji beberapa hal tersebut jangan sampai karena beberapa tuntutan itu, justru menghambat progres pembangunan di IKN, karena menyiapkan SDM juga perlu waktu,” kata Eko Cahyo Riswanto.
Menurutnya, terkait tenaga kerja 16 ribu dari 20 ribu pekerja yang dibutuhkan, masih ada peluang besar bagi warga lokal di IKN untuk menjadi bagian dari pekerja di IKN. “Sebagai aliansi para entrepreneur, para intelektual, para visioner bukan aksi demo yang harusnya dilakukan tapi justru memberikan penguatan secara keilmuan dan kemampuan kepada warga lokal di IKN agar siap menjadi bagian dari pembangunan IKN. Karena, semua keahlian hari ini harus dibuktikan dengan sertifikat, saya secara pribadi yakin dan percaya jika Aliansi Gaskan yang menjadi naungan para kaum intelektual mampu,” ujarnya. (far/k15)
ARI ARIEF
[email protected]