SANGATTA – Dana transfer umum (DTU) yang diterima Kutai Timur (Kutim) pada 2022 lalu untuk penanganan inflasi sebesar Rp 10 miliar. Dari jumlah itu dimanfaatkan untuk program pasar murah yang digelar akhir tahun lalu, yang digagas Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kutim.
Namun waktu pelaksanaannya sangat singkat, mengingat baru dilaksanakan melalui APBD Perubahan. Sedangkan ada dua cara pelaksanaannya, yakni melalui kontrak lelang dan E-katalog. “Kalau proses lelang tidak mungkin dilaksanakan. Makanya pengadaan melalui E-katalog,” kata Kadisperindag Kutim Zaini, kemarin (6/2).
Hanya saja, pihaknya terkendala dengan proses pengadaan barang. Mengingat, pelaksanaan pasar murah tidak hanya dilakukan di Kutim saja. Melainkan daerah lainnya di Kaltim melaksanakan serentak pada 7 November, sesuai instruksi Gubernur Kaltim Isran Noor.
“Memang barangnya susah. Kan semua daerah di Kaltim menggelar serentak (pasar murah). Itu yang menjadi kendala saat pelaksanaan hari pertama,” bebernya.
Selain itu, pihaknya juga terkendala cuaca yang kala itu musim hujan. Apalagi paket sembako seperti beras, gula dan lainnya tidak bisa kena hujan. Sehingga dari anggaran tersebut pihaknya hanya dapat menyerap 35 persen.
“Sebenarnya kami menarget serapan hingga 50 persen. Tapi karena baru dimulai 7 november, kami kesulitan pengadaan barang. Apalagi dilaksanakan di seluruh Kaltim,” terangnya.
Kendati demikian, dengan adanya serapan tersebut dana itu tidak ditahan. Sebab kalau tidak terserap sama sekali, akan berdampak pada transfer lainnya dari pemerintah pusat. “Dana transfer untuk pembayaran gaji PNS termasuk TK2D tidak akan diberikan. Alhamdulillah terserap 35 persen,” jelasnya.
Adapun setiap paketnya bernilai Rp 300 ribu. Kemudian disubsidi untuk masyarakat yang berbelanja di pasar murah hingga 50 persen. Jadi masyarakat hanya membayar Rp 150 ribu.
“Barangnya banyak. Beras 10 kilogram, mi instan tujuh bungkus, minyak goreng 2 liter, gula 2 kilogram, sarden dan susu masing-masing satu kaleng,” tuturnya.
Dengan keterbatasan waktu tersebut, pihaknya juga hanya dapat menjangkau sembilan kecamatan dari target 18 kecamatan. Di antaranya Sangatta Utara, Sangatta Selatan, Rantau Pulung, Bengalon, Sangkulirang, Kaliorang, Kaubun, Muara Wahau dan Kongbeng.
“Kecamatan lainnya tidak bisa dijangkau karena terkendala banjir. Jalur transportasinya juga tidak memadai karena musim hujan. Kendaraan bisa jalan belum tentu tembus. Jalannya berlumpur, tidak ada jaminan bisa tembus. Apalagi pengangkutan menggunakan truk,” paparnya. (dq/ind)