Dana Bantuan Parpol Gagal Naik

UTAMA

Jumat, 03 Februari 2023 12:55

Rencana kenaikan dana bantuan untuk parpol (banpol) yang bersumber dari APBN tahun ini dipastikan batal. Kenaikan dana banpol yang diusulkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tidak dikabulkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Karena itu, besaran dana banpol masih tetap. Yakni, Rp 1.000 per suara.

Saat dikonfirmasi, Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Kemendagri Bahtiar tidak menampik bahwa besaran dana banpol masih sama dengan tahun lalu. ’’APBN 2023 hari ini nggak ada kenaikan, masih 1.000 perak (per suara),’’ ujar pejabat asal Sulawesi Selatan itu, Kamis (2/2).

Pihaknya memang sempat mengusulkan kenaikan tiga kali lipat. Dari Rp 1.000 menjadi Rp 3.000 per suara pada tahun anggaran 2023. Ilustrasinya, parpol yang mendapat 1 juta suara akan mendapat subsidi Rp 3 miliar per tahun.

Usul tersebut sudah disetujui banyak pihak. Mulai Badan Perencanaan Nasional (Bappenas) hingga DPR RI. Namun, keputusan akhir dari Kemenkeu belum dapat dilakukan. ’’Mungkin karena kondisi keuangan negara,’’ katanya.

Menurut Bahtiar, kenaikan bantuan ke parpol itu dibutuhkan. Sebab, hal itu menjadi bagian dari upaya peningkatan kualitas kelembagaan partai. Dengan keuangan yang cukup, upaya mencari dana dari sumber pembiayaan lain yang melanggar hukum bisa dihindari.

Bahtiar menyebutkan, kebijakan itu sudah menjadi bagian dari rekomendasi banyak pihak. Termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan sejumlah organisasi masyarakat sipil. ’’Partai hulunya sistem politik, produsennya SDM yang akan ke legislatif dan eksekutif,’’ tuturnya.

Di negara maju, kebijakan itu sudah banyak dilakukan. Di Jerman, misalnya, 30 persen dana partai dibiayai negara. Bahkan, di Uzbekistan, 100 persen dibiayai negara. Karena itu, ke depan pihaknya akan kembali mengusulkannya. ’’Mudah-mudahan di tahun yang akan datang ada,’’ jelasnya.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati mengatakan, pihaknya sepakat ada kenaikan dana banpol. Itu menjadi salah satu cara menutup upaya partai dalam mencari pendanaan lain yang melanggar hukum.

Namun, pihaknya mengingatkan, kenaikan dana banpol itu tentu tidak dilakukan cuma-cuma. Harus ada prasyarat yang dipenuhi parpol. Mulai transparansi pertanggungjawaban keuangan partai hingga penggunaannya. ’’Jadi, tidak sebatas memberi uang, tapi juga mendorong kelembagaan parpol menjadi lebih baik,’’ ucapnya. (far/c18/hud/jpg/dwi/k8)

BACA JUGA

Tingkatkan Komitmen Penanganan Stunting, Pupuk Kaltim Intensifkan Program Pedalgas di Kelurahan Loktuan

Erick Thohir Sebut Format Kompetisi Liga 2 Musim Depan Tetap Sama

Selaraskan Agenda PSSI dengan AFC hingga Kerja Sama Negara Tetangga

Curhat Fatimah Zahratunnisa, Menang Lomba di Jepang, Ditagih Pajak

Tahun 2023, Program Kredit Kukar Idaman akan Akomodir Petani

Peduli Korban Banjir Guntung, Pupuk Kaltim Salurkan 400 Paket Makanan

Tangani Kasus Dugaan Pelecehan Seksual Mahasiswi oleh Oknum Dosen, Ketua Satgas PPKS Unmul Malah Dilaporkan ke Polisi

Terbaik dalam Layanan Digital, Kemenkumham Terima Penghargaan dari Kementerian PANRB

Dua Gol Bruno Fernandes Bawa Manchester United Ke Semifinal Piala FA

Solidaritas untuk Sungai Payang, Membela Hak atas Lahan Penghidupan Bukanlah Kejahatan…!!